Dukung Pansus DPR, Para Alumni dan Mahasiswa UI Sebut KPK Pencitraan

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapatkan dukungan dari unsur masyarakat.

Pada Senin (10/7/2017), Pansus kembali menerima dukungan yang disampaikan melalui forum audiensi.

Dukungan tersebut datang dari alumni dan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Bangkit untuk Keadilan.

"Kami mendukung upaya-upaya Pansus Hak Angket KPK untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, yang dalam hal ini terhadap pelaksanaan UU 30/2002 tentang KPK," ujar Ketua Badan Pekerja Alumni dan Mahasiswa UI Bangkit untuk Keadilan, Herry Hernawan, dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

(baca: Demokrat: Pansus Angket KPK Bangun Kesan Koruptor Orang Teraniaya)

Beberapa poin disampaikan oleh Herry. Salah satunya adalah soal KPK yang dirasa tebang pilih dalam menangani kasus.

Selain itu, operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dipertanyakan sejauh mana dampaknya untuk mengurangi tingkat korupsi di daerah.

"Operasi tangkap tangan lebih terkesan sebagai pencitraan," kata Herry.

(baca: Lucunya Pansus Angket DPR, Temui Koruptor Musuhnya KPK...)

Sementara itu, Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa berterima kasih atas dukungan tersebut.

Ia berharap pihaknya juga mendapat peringatan jika dinilai berlaku tak adil.

"Hal-hal yang patut dikritisi, dikritik keras kalau perlu. Tegurlah kami secara keras. Kalau kami melakukan sesuatu yang tidak jujur juga tolong kami diingatkan," ucap Agun.

(baca: Ini Sejumlah Cerita Napi Koruptor kepada Pansus Angket KPK)

Ia menambahkan, pansus membuka untuk menerima pandangan seluruh pihak, baik yang pro maupun kontra terhadap pansus angket KPK.

Agun mengajak siapapun yang ingin berdialog untuk duduk bersama, saling menghargai serta melaksanakan proses dialog berdasarkan rambu hukum dan aturan yang berlaku.

"Angket ini diadakan bukan untuk seperti sudah ada kepentingan ABCD atau untuk kepentingan kasus ABCD. Kami ingin mengembalikan KPK yang pada akhirnya tidak ada lembaga yang seolah tidak boleh dikritik, tidak bisa diawasi," ujar Politisi Partai Golkar itu.