Sekjen Golkar Imbau Pansus Angket Buat Tahapan Kerja yang Proporsional - Kompas.com

Sekjen Golkar Imbau Pansus Angket Buat Tahapan Kerja yang Proporsional

Rakhmat Nur Hakim
Kompas.com - 09/07/2017, 16:11 WIB
Tim Pansus Hak Angket KPK memberikan pernyataan kepada awak media di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Kamis (6/7/2017)Kompas.com/Robertus Belarminus Tim Pansus Hak Angket KPK memberikan pernyataan kepada awak media di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Kamis (6/7/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, mengimbau agar Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat tahapan kerja yang proporsional.

Hal itu disampaikan Idrus menanggapi respons negatif dari publik terkait kunjungan Pansus ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung.

Ia meyakini, jika agenda kerja Pansus dibentuk berdasarkan tujuan awal untuk memperkuat KPK, maka publik pun ikut mendukung.

"Karena itu juga saya mengharapkan teman-teman yang ada di Pansus ini supaya betul-betul secara konsisten berdasarkan aturan yang ada, konsisten pada tujuan awal dibentuknya Pansus ini," ujar Idrus di Jakarta, Minggu (9/7/2017).

(baca: Lucunya Pansus Angket DPR, Temui Koruptor Musuhnya KPK...)

Hal itu, kata Idrus, seperti saat berlangsungnya Pansus Angket Century dulu. Menurut dia, Pansus Century mendapat dukungan publik karena tahapannya sesuai dan tidak terkesan mengada-ada.

Ia mengaku sudah mengingatkan Ketua Pansus Angket, Agun Gunandjar Sudarsa yang merupakan kader partai berlambang beringin itu, agar menyusun tahapan kerja yang proporsional dan konsisten.

"Sudah kami ingatkan, kami juga harapkan itu di sini (Pansus Angket KPK), jadi tahapan-tahapan itu dulu pada time schedule itu, dan konsisten melaksankan itu," tutur Idrus.

(baca: Demokrat: Pansus Angket KPK Bangun Kesan Koruptor Orang Teraniaya)

Berbagai pihak mengkritik Pansus Angket KPK, terutama seusai menemui para koruptor.

Para pakar yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menilai, pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh DPR RI cacat hukum.

Total ada 23 anggota DPR di dalam Pansus Hak Angket KPK. Berikut nama-nama mereka:

1. Fraksi PDI-P: Masinton Pasaribu (Dapil DKI Jakarta II), Eddy Kusuma Wijaya (Dapil Banten III), Risa Mariska (Dapil Jawa Barat VI), Adian Yunus Yusak (Jawa Barat V), Arteria Dahlan (Jawa Timur VI), Junimart Girsang (Sumatera Utara III).

2. Fraksi Golkar: Bambang Soesatyo (Jawa Tengah VII), Adies Kadir (Jawa Timur I), Mukhammad Misbakhun (Jawa Timur II), John Kennedy Azis (Sumatera Barat II), Agun Gunanjar (Dapil Jawa Barat X).

3. Fraksi PPP: Arsul Sani (Jawa Tengah X), Anas Thahir (Jawa Timur III)

4. Fraksi NasDem: Taufiqulhadi (Dapil Jawa Timur IV), Ahmad HI M. Ali (Dapil Sulawesi Tengah)

5. Fraksi Hanura: Dossy Iskandar (Dapil Jawa Timur VIII)

6. PAN: Mulfachri Harahap (Dapil Sumatera Utara I), Muslim Ayub (Dapil Aceh I), Daeng Muhammad (Jawa Barat VII).

7. Gerindra: Moreno Suprapto (Dapil Jawa Timur V), Desmond Junaidi Mahesa (Dapil Banten II), Muhammad Syafii (Dapil Sumatera Utara I), Supratman Andi Agtas (Dapil Sulawesi Tengah).

Kompas TV Pansus Angket dan KPK Terus Bersitegang

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisRakhmat Nur Hakim
EditorSandro Gatra
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM