JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, menyayangkan pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang meminta Presiden Jokowi tak mengizinkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa maju di Pilkada Jawa Timur.
Menurut dia, maju atau tidaknya Khofifah dalam Pilkada Jawa Timur adalah hak konstitusional dan pilihan politik warga negara yang harus dihormati. Terlebih, menurut dia, Khofifah memiliki potensi kemenangan yang cukup tinggi di Jawa Timur.
"Khofifah memiliki popularitas yang tinggi. Problemnya kita ketahui saat dua pilgub sebelumnya ada indikasi penghadangan terhadap Khofifah," ujar Angga, sapaannya, melalui keterangan tertulis, Minggu (9/7/2017).
Baca juga: Muhaimin Minta Jokowi Tak Izinkan Khofifah Maju di Pilkada Jatim
Ia menyatakan, semestinya Nahdlatul Ulama (NU) bersyukur dengan banyaknya kader mereka yang berkualitas untuk menjadi calon gubernur Jawa Timur. Karena itu, menurut Angga, semestinya NU memberi keleluasaan sebesar mungkin kepada kader-kadernya yang berkualitas untuk berkontribusi bagi masyarakat.
"Ini berlaku bukan hanya untuk Khofifah, namun juga kader NU yang memang basisnya di Jawa Timur seperti Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi yang juga kader PDI-P sekaligus kader NU," papar Angga.
"Tidak usah khawatir bertanding jika harus berhadapan dengan kader NU lainnya seperti misalnya Gus Ipul (Saifullah Yusuf)," lanjut dia.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar berharap agar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa tidak maju sebagai calon gubernur di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018. Muhaimin menyebutkan, dua pekan lalu ia sudah "melobi" Presiden Joko Widodo agar tidak memberi izin Khofifah terjun ke Pilkada Jawa Timur.
"Saya sudah sampaikan ke Presiden bahwa ini satu-satunya provinsi yang NU-nya sangat kuat hanya Jawa Timur. Kalau bisa Bu Khofifah tidak usah diizinkanlah, jadi menteri saja," kata Muhaimin dalam halal bihalal di kediamannya, Jalan Warung Sila, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (8/7/2017).
Baca juga: "Ibu Khofifah Jangan Lepas Jabatan Menteri untuk Pilkada Jatim"
Cak Imin, sapaannya, mengklaim bahwa Jokowi setuju karena menilai bahwa Khofifah lebih baik konsentrasi di kementeriannya.
"Ya, bagus juga sih, orang dia saatnya konsentrasi di menteri," kata Muhaimin menirukan ucapan Jokowi.