Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

YLKI Minta Profil Penerima Subsidi Dipublikasi agar Terpantau

Kompas.com - 08/07/2017, 14:02 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengatakan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus terbuka kepada masyarakat soal penerima subsidi listrik untuk golongan 450 dan 900 volt ampere.

Ia meminta agar PLN mengunggah data profil penerima subsidi agar masyarakat bisa melihat apakah subsidi tepat sasaran.

"Saya usulkan memastikan tepat sasaran dengan memberikan ruang lebih luas, yaitu kontrol masyarakat," kata Sudaryatmo dalam diskusi Polemik bertajuk "Listrik, Rakyat, dan PLN" di Jakarta, Sabtu (8/7/2017).

Sudaryatmo mencontohkan sistem di China yang mempublikasikan nama-nama penerima subsidi sehingga kontrol masyarakat efektif. Misalnya, jika tetangganya menerima subsidi padahal profilnya dianggap golongan mampu, maka bisa mengajukan komplain.

"Subsidi kan dari bayar pajak. Pembayar pajak ingin memastikan alokasinya tepat sasaran. Kan tidak terlalu sulit mem-publish," ujar Sudaryatmo.

Di samping itu, PLN juga wajib memberi penjelasan detail ke masyarakat mengenai alasan pemangkasan subsidi bagi golongan 900 VA.

Berdasarkan pengkajian dan evaluasi pemerintah, dari sekitar 23 juta penerima subsidi, sebanyak 18 juta lebih di antaranya tergolong memiliki kemampuan dari segi ekonomi. Hanya sebagian kecilnya yang benar-benar perlu dibantu dengan subsidi.

"Menurut saya, pastikan bahwa yang subsidinya dicabut dia punya daya beli yang lebih," kata Sudaryatmo.

(Baca juga: YLKI: Pemangkasan Subsidi Listrik Harus Diimbangi Mutu Pelayanan PLN)

Agar pencabutan subsidi dirasa tidak terlalu memberatkan, masyarakat perlu diedukasi bagaimana menghemat listrik.

Sudaryatmo mengatakan, pemerintah punya pekerjaan rumah untuk mengimbau masyarakat menekan pengeluaran untuk listrik.

Ia menyadari, pencabutan subsidi akan sangat terasa bagi konsumen karena antara tarif normal dan subsidi perbedaannya hampir 100 persen.

"Harus ada profiling pelanggan yang (subsidinya) dicabut, apakah dengan peningkatan belanja listrik akan berpengaruh lada hal lain. Mestinya ketika pemerintah memutuskan mencabut subsidi dalam periode singkat, ada financial check up kira-kira sanggup tidak dia," kata Sudaryatmo.

Kompas TV Pemerintah Berencana Tambah Dana Subsidi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com