JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengatakan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus terbuka kepada masyarakat soal penerima subsidi listrik untuk golongan 450 dan 900 volt ampere.
Ia meminta agar PLN mengunggah data profil penerima subsidi agar masyarakat bisa melihat apakah subsidi tepat sasaran.
"Saya usulkan memastikan tepat sasaran dengan memberikan ruang lebih luas, yaitu kontrol masyarakat," kata Sudaryatmo dalam diskusi Polemik bertajuk "Listrik, Rakyat, dan PLN" di Jakarta, Sabtu (8/7/2017).
Sudaryatmo mencontohkan sistem di China yang mempublikasikan nama-nama penerima subsidi sehingga kontrol masyarakat efektif. Misalnya, jika tetangganya menerima subsidi padahal profilnya dianggap golongan mampu, maka bisa mengajukan komplain.
"Subsidi kan dari bayar pajak. Pembayar pajak ingin memastikan alokasinya tepat sasaran. Kan tidak terlalu sulit mem-publish," ujar Sudaryatmo.
Di samping itu, PLN juga wajib memberi penjelasan detail ke masyarakat mengenai alasan pemangkasan subsidi bagi golongan 900 VA.
Berdasarkan pengkajian dan evaluasi pemerintah, dari sekitar 23 juta penerima subsidi, sebanyak 18 juta lebih di antaranya tergolong memiliki kemampuan dari segi ekonomi. Hanya sebagian kecilnya yang benar-benar perlu dibantu dengan subsidi.
"Menurut saya, pastikan bahwa yang subsidinya dicabut dia punya daya beli yang lebih," kata Sudaryatmo.
(Baca juga: YLKI: Pemangkasan Subsidi Listrik Harus Diimbangi Mutu Pelayanan PLN)
Agar pencabutan subsidi dirasa tidak terlalu memberatkan, masyarakat perlu diedukasi bagaimana menghemat listrik.
Sudaryatmo mengatakan, pemerintah punya pekerjaan rumah untuk mengimbau masyarakat menekan pengeluaran untuk listrik.
Ia menyadari, pencabutan subsidi akan sangat terasa bagi konsumen karena antara tarif normal dan subsidi perbedaannya hampir 100 persen.
"Harus ada profiling pelanggan yang (subsidinya) dicabut, apakah dengan peningkatan belanja listrik akan berpengaruh lada hal lain. Mestinya ketika pemerintah memutuskan mencabut subsidi dalam periode singkat, ada financial check up kira-kira sanggup tidak dia," kata Sudaryatmo.