Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPD Paparkan Keluhan Masyarakat Kaltim terhadap PLN

Kompas.com - 08/07/2017, 12:17 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Senator DPD RI asal Kalimantan Timur Aji Muhammad Mirza Wardana mengaku banyak keluhan masyarakat terkait ketersediaan listrik di luar pulau Jawa. Ini termasuk di daerah yang dia wakili, Kalimantan Timur.

Kalimantan Timur, kata dia, terkenal sebagai penghasil sumber daya alam yang kaya, terutama batubara. Ironisnya, beberapa daerah terpencil di sana juatru tidak mendapatkan pasokan listrik.

"Daerah saya punya sumber daya batubara, gas, tapi biaya operasional untuk listrik besar sekali," ujar Aji dalam diskusi "Polemik" bertajuk "Listrik, Rakyat, dan PLN" di Jakarta, Sabtu (8/7/2017).

Contohnya, kata dia, wilayah Kutai Kertanegara yang terletak di pinggiran sungai dan dekat dengan tambang batubara. Ironisnya, dengan sumber daya yang tersedia, justru daerah itu belum seluruhnya dialiri listrik.

Aji mengatakan, alasannya antara lain karena daerah tersebut berada di pelosok sehingga sulit dijangkau.

"Makanya, setiap daerah punya karakter berbeda. Ada yang jarak antarkampung dekat, ada juga yang jauh dan PLN malah menyerah," kata Aji.

Di Kaltim, PLN membangun pembangkit listrik tenaga gas. Namun, pasokannya sangat terbatas sehingga digantikan dengan solar.

Aji menganggap, koordinasi PLN dengan Pertamina sebagai pemasok gas tidak berjalan baik.

"Semestinya Pertamina mengalirkan gas setiap menit, tapi tidak dilakukan. Sehingga PLN yang mau menekan biaya listrik, malah tidak terjadi," kata Aji.

(Baca juga: YLKI: Pemangkasan Subsidi Listrik Harus Diimbangi Mutu Pelayanan PLN)

Di samping itu, tidak sedikit keluhan yang masuk mengenai seringnya pemadaman listrik. Hal ini dianggap tidak sebanding dengan penerapan tarif listrik, terlebih setelah adanya lemangkasan subsidi.

"Sering tidak memperhitungkan kesulitan masyarakat. Seringkali ketika pembayaaran listrik jatuh tempo, terus nagih. Ketika pemadaman, tidak ada tanggung jawab," kata Aji.

Kompas TV PLN: Hanya Pelanggan Mampu yang Subsidinya Dicabut

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com