JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi mendorong Presiden Joko Widodo atau pihak Istana Kepresidenan transparan soal keluarga Jokowi yang ikut kunjungan kerja ke Turki dan Jerman.
"Menurut saya, memang Presiden atau stafnya harus jelaskan biaya perjalanan mereka," kata Apung Widadi kepada Kompas.com, Sabtu (8/7/2017).
"Pakai pribadi atau ditanggung negara. Kalau ditanggung negara berapa, aturannya bagaimana. Selama ini kan enggak jelas transparansinya," kata dia.
Jokowi memboyong seluruh keluarga besarnya ikut kunjungan kerja ke Turki dan Jerman. Tak hanya Ibu Negara Iriana, Jokowi juga membawa ketiga anaknya, yakni Gibran Rakabuming, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep.
Menantu Jokowi, istri dari Gibran, Selvi Ananda, juga ikut dalam rombongan. Begitu juga anak dari Gibran dan Selvi, Jan Ethes, yang baru berusia satu tahun empat bulan.
Selain soal anggaran, menurut Apung, harus dijelaskan juga mengenai kegiatan keluarga Jokowi selama disana. Sebab, biasanya hanya Ibu Negara yang mendampingi kegiatan kerja Presiden di luar negeri, bukan seluruh anggota keluarga.
"Kalau Pak Jokowi sendiri kunjungan kerja, lantas keluarganya liburan atau bagaimana? Pelesiran di saat Bapak Jokowi kerja dinas, tapi kalau pelesiran pakai uang rakyat, ini yang menyakitkan di tengah APBN yang defisit," ucap Apung.
(Baca juga: Bawa Anak, Mantu, Cucu ke Jerman, Jokowi Dianggap Tak Beri Keteladanan)
Apung mengingatkan bahwa hal ini terkait dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Menurut dia, Presiden harus menjadi contoh dan teladan dalam soal transparansi ini.
"Kalau Presiden transparan dan akuntabel, maka pasti daerah, apalagi DPR yang hobi kunker keluar negeri, pasti ikut-ikutan. Presiden jangan kalah sama PNS yang enggak pakai fasilitas negara saat mudik," ucap Apung.
Plt Kepala Sekretariat Presiden Winata Supriatna yang ikut rombongan Jokowi ke Jerman dan Turki, enggan berkomentar saat ditanya mengenai anggaran dan kegiatan keluarga Jokowi selama di Turki dan Jerman.
Ia meminta Kompas.com menanyakan kepada Kepala Biro Pers, Media dan informasi Bey Machmudin.
"Setelah berkoordinasi dengan Pak Bey, agar jawaban satu pintu, melalui Karo Pers dan Media," ucap Winata.
Namun, Bey Machmudin juga belum bisa memberi jawaban mengenai hal ini. Ia meminta Kompas.com untuk menghubungi kembali Sabtu (8/7/2017) pukul 15.00 WIB, atau pukul 10.00 waktu Jerman.
"Ini masih jam 05.00 (waktu Jerman)," kata Bey.
Sebelumnya, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki enggan memberikan komentar, karena tidak ikut dalam rombongan.