Fahri Hamzah Minta Tak Ada Lagi Polemik Legalitas Pansus Angket KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta tidak ada lagi pihak yang mempertanyakan posisi dan keabsahan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah bekerja lama.

"Ini Pansus KPK sudah kemana-mana, sudah RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan berbagai unsur masyarakat, sudah buka posko bahkan terima banyak pengaduan, sudah ketemu BPK, sudah ke Sukamiskin dan berlanjut makin intensif, masih saja dipermasalahkan," kata Fahri melalui keterangan tertulis. Jumat (7/7/2017).

Fahri menyatakan, dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR, Pasal 202, legalitas panitia angket terbukti jika ditetapkan dengan keputusan DPR dan diumumkan dalam Surat Berita Negara.

"Sekarang tugas semua pihak adalah mendukung Pansus agar bekerja efektif demi perbaikan sistem pemberantasan korupsi, jangan lagi berpolemik," ujar Fahri.

Ia menambahkan, keputusan tentang Pansus Angket KPK tertuang dalam Keputusan DPR RI No 1/DPR RI/2016-2017 tentang Pembentukan Panitia Angket DPR RI terhadap Pelaksanaan Tugas & Kewenangan KPK tertanggal 30 Mei 2017.

Selain itu, keputusan DPR tersebut sudah diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017.

Menurut dia, terbitnya Berita Negara adalah penegasan bahwa tidak boleh lagi ada pihak yang merasa tidak tahu atas apa yang telah menjadi keputusan resmi DPR.

Terbitnya berita negara tersebut, lanjut Fahri, seharusnya mengakhiri segala polemik yang mempertanyakan legalitas Pansus Angket karena sudah masuk dalam rezim administrasi negara.

Karena itu ia mengingatkan agar semua pihak menghormati kerja kerja konstitusional DPR.

"Semua pihak harus menghormati apa yang telah menjadi keputusan kelembagaan dewan yang diatur oleh konstitusi," kata politisi yang telah dipecat PKS itu.

Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah menerima salinan surat berita negara dari pemerintah melalui Perum Percetakan Negara RI (PRNI).

Surat bernomor 53 tertanggal Selasa, 4 Juli 2017 tersebut diterima Pansus Angket KPK, Selasa (4/7/2017) siang.

(Baca: Terima Berita Negara, Pansus Angket KPK Yakin Pembentukannya Sudah Sah)

Anggota Pansus Hak Angket KPK Mukhamad Misbakhun menuturkan, surat tersebut semakin menguatkan pembentukan sebagai restu keabsahan pembentukan pansus hak angket KPK.

"Aspek legalitasnya sudah dipenuhi secara konstitusional bahwa kami sebagai Panitia Khusus Hak Angket tentang tugas dan kewenangan KPK secara kelembagaan," kata Misbakhun seusai menunjukkan berita negara tersebut kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2017) sore.

Dengan terbitnya berita negara, lanjut dia, maka Pansus Angket KPK dinilai sah dan tak bisa lagi disebut ilegal oleh pihak mana pun. Surat tersebut sekaligus menjawab aspek legalitas pansus yang banyak dipertanyakan.

"Selama ini kan KPK mempertanyakan legalitas berita negara, dengan ini sudah tidak ada lagi pertanyaan," tutur politisi Partai Golkar itu.

(Baca juga: Pansus Terima Berita Negara, KPK Tetap Pertimbangkan Aturan Hukum)