Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jaksa Agung, Pimpinan KPK Tak Bahas Kasus Korupsi

Kompas.com - 06/07/2017, 17:07 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan jajaran pejabat Kejaksaan Agung diketahui dalam rangka silaturahim pasca-Lebaran.

Prasetyo mengatakan, tidak ada pembahasan soal kasus korupsi dalam pertemuan tersebut.

"Kami hari ini sama sekali tidak bicara soal kasus. Kami bertemu untuk saling bersilaturahim," ujar Prasetyo di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (6/7/2017).

Mereka memanfaatkan momentum tersebut untuk menjalin komunikasi lebih intens dan meningkatkan sinergi sesama lembaga penegak hukum.

Prasetyo mengatakan, selama ini KPK banyak membantu dalam koordinasi penanganan kasus korupsi di kejaksaan.

"Kami bicara bagaimana hubungan ini bisa lebih ditingkatkan dan membangun harmonisasi," kata Prasetyo.

Prasetyo menyadari bahwa KPK dan Kejaksaan Agung saling memiliki keterbatasan dalam penanganan kasus. Karena itulah penting adanya koordinasi antarpenegak hukum agar jangkauan penanganan kasus bisa lebih luas.

Jika kejaksaan mrngalami kesulitan dalam penanganan kasus tertentu, maka KPK bisa turun tangan karena ada fungsi koordinasi dan supervisi.

"Sebaliknya, ketika KPK kekurangan tenaga atau sedang menanganai kasus-kasus yang jauh dari Jakarta nantinya bisa minta dukungan Polri atau jaksa untuk bantu yang menangani. Dengan sinergitas itu hasilnya bisa dilakukan," kata Prasetyo.

(Baca juga: Nota Kesepahaman KPK, Polri, dan Kejaksaan Jangan Jadi Upaya Saling Melindungi)

Kompas TV Kejagung Umumkan Korupsi yang Rugikan Negara Rp.600 Miliar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com