UKP Pancasila akan Menyisir Apa Ada Kebijakan yang Anti-Pancasila

JAKARTA, KOMPAS.com - Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menyoroti regulasi yang ada di Indonesia, dan akan melihat apakah ada yang bertentangan dengan Pancasila atau tidak.

"Kami akan menyisir apa saja yang masih belum sesuai dengan Pancasila. Mulai dari regulasi dan sebagainya," ujar Deputi Bidang Pengkajian dan Materi UKP-PIP Anas Saidi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Tak hanya soal regulasi, bahkan UKP-PIP juga akan mengkaji apakah ada kebijakan ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak.

"Misalnya (dianggap) sistem ekonomi kita masih cenderung ke kanan," ujar Anas.

Melihat tugas yang cukup berat itu, Anas menilai, UKP-PIP seharusnya memiliki jangka waktu kerja yang panjang, tidak hanya sebatas pada periode Presiden Joko Widodo saja.

Oleh sebab itu, demi memanfaatkan waktu yang pendek, Anas berkomitmen untuk bekerja lebih giat lagi supaya hasilnya maksimal.

"Lembaga ini terlalu pendek waktunya yang bisa kita lakukan dan terlalu luas jangkauan yang akan dilaksanakan. Oleh sebab itu harus ada fokus dari deputi bersama-sama staf lainnya," ujar Anas.

Sebelumnya, Kepala UKP-PIP Yudi Latif resmi melantik tiga orang deputi.Pelantikan berlangsung secara tertutup di Gedung Sekretariat Kabinet, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Pelantikan dilakukan berdasarkan Salinan Keputusan Presiden RI Nomor 74/TPA Tahun 2017. Usai pelantikan, Yudi Latif memperkenalkan satu per satu tiga deputi yang dilantiknya.

Pertama, Anas Saidi sebagai Deputi Bidang Pengkajian dan Materi. Kedua, adalah Hariyono sebagai Deputi Bidang Advokasi. Ketiga, Silverius Yoseph Soeharso sebagai deputi bidang Pengendalian dan Evaluasi.

"Deputi-deputi ini mencerminkan keberagaman Indonesia. Dan mengkombinasikan antara kompetensi dan representasi," kata Yudi.

(Baca juga: UKP Pancasila Diharap Tak Hasilkan Program seperti P4)