Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Benarkah Soekarno Ingin Pindahkan Ibu Kota ke Palangkaraya?

Kompas.com - 05/07/2017, 18:21 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

KOMPAS.com – Setiap kali wacana pemindahan ibu kota mengemuka, argumentasi yang selalu muncul salah satunya adalah rencana serupa konon pernah diniatkan Presiden Soekarno pada 1957. Benarkah begitu?

"Salah kalau dibilang Soekarno mau memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya," ujar sejarawan JJ Rizal saat dihubungi lewat telepon, Rabu (5/7/2017).

Benar, kata Rizal, Soekarno pernah menyambangi lokasi yang sekarang disebut Palangkaraya di Kalimantan Tengah itu. Namun, untuk menjadikannya lokasi baru ibu kota, menurut dia tidak tepat juga.

"Yang diinginkan Soekarno adalah membagi beban Jakarta, menampilkan wajah-wajah muka yang baru Indonesia tak hanya di Jakarta," ujar Rizal.

Palangkaraya, sebut Rizal, merupakan salah satu contoh wajah muka—sebutan Soekarno untuk Jakarta—yang baru itu. Kalaupun benar pernah ada keinginan memindahkan ibu kota, lanjut dia, pada akhirnya Soekarno berketetapan hati menjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota.

"Karena buat Soekarno tak ada kota lain yang punya identitas seperti Jakarta yang menjadi wadah tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Puncak nasionalisme di Indonesia itu di Jakarta. Inilah ibu kota politik, tak tergantikan. Ini orientasi Soekarno," ujar Rizal.

Pemandangan halaman Masjid Istiqlal di Jakarta, Selasa (18/4/2017)Kompas.com/Robertus Belarminus Pemandangan halaman Masjid Istiqlal di Jakarta, Selasa (18/4/2017)

Buktinya, sebut Rizal, Jakarta bersolek dengan kemunculan bangunan-bangunan simbolik seperti Monumen Nasional (Monas), kompleks Senayan dan Gelora Bung Karno, serta masjid Istiqlal yang diperintahkan Soekarno. Kantor-kantor pemerintahan juga merebak.

Menurut Rizal, konsep yang dikembangkan Soekarno di Jakarta adalah tidak menghilangkan sama sekali jejak lama Batavia demi sejarah panjang keberadaan Jakarta. Namun, konstruksinya menggunakan konsep modern.

"(Konstruksi) seperti New York atau Brasilia, begitu dia dulu sering menyebutnya," kata Rizal.

Tak cukup itu, lanjut Rizal, Soekarno pun menanamkan nilai baru untuk Ibu Kota Indonesia ini. Meski tidak mentah-mentah meniru bangunan atau simbol kerajaan dan kewilayahan Indonesia pada masa lalu, Soekarno memasukkan ruh inspirasi keindonesiaan dalam konsep tersebut.

"Itu yang Soekarno ingin. Ada ibu kota baru, yang tidak sama persis seperti Batavia tanpa menghancurkannya juga, tapi juga menghadirkan keindonesiaan. Wajah muka Indonesia, wajah muka politik," ujar Rizal.

Sebagai contoh, Rizal menyebutkan kompleks Senayan. "Itu aslinya terinspirasi konsep Betawi. Halaman luas dengan bangunan kecil di dalamnya, lebih banyak ruang hijau dan ruang biru," tutur dia.

Rentetan itu semua, lanjut Rizal, adalah keluarnya peraturan presiden mengenai megapolitan pada yang dimunculkan rezim Soekarno pada era 1960-an.

Konsep tersebut, tutur Rizal, sudah lebih dulu ada sejak awal era 1900-an, berdasarkan kajian para penutur bahasa, terkait desentralisasi dan penataan ruang Indonesia.

Sayangnya, kata Rizal, Soekarno efektif memerintah hanya pada kurun 1959-1965, sehingga ide ini belum sempat terwujud.

"Jadi, Ali Sadikin mengantarkan konsep itu ke Sutiyoso, lalu Sutiyoso mengantarkan konsep megapolitan itu ke SBY. Idenya diterima SBY tapi disimplifikasi jadi pemindahan ibu kota. Soal kenapa tak pakai nama megapolitan, mungkin ada sejarah lain," ujar Rizal.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com