Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Klaim GNPF-MUI Mendukung Kebijakan Jokowi

Kompas.com - 25/06/2017, 15:28 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI mendukung kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal itu menjadi salah satu topik yang dibicarakan para pimpinan GNPF MUI dalam pertemuan selama 20 menit dengan Presiden Jokowi atau Jokowi di Istana Merdeka, Minggu (25/6/2017).

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, mengemukakan hal itu di sela pertemuan yang berlangsung antara Presiden dengan GNPF MUI.

"Intinya, mereka (GNPF-MUI) mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah. Mereka mendukung sepenuhnya pembangunan bangsa ini dan mereka mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Presiden," kata Pratikno.

Baca juga: Mendadak, Jokowi Terima GNPF-MUI di Istana

Karena itu, GNPF-MUI berniat untuk mendapatkan akses informasi langsung kepada Presiden. Hal tersebut diperlukan guna membangun komunikasi yang lebih baik lagi di antara dua belah pihak.

"Intinya sudah disampaikan, Pak kami (GNPF-MUI) ingi komunikasi. Kami ingin mendapat akses berkomunikasi dengan Presiden," ujar Pratikno.

Pertemuan itu sendiri berlangsung sekitar 20 menit. Para pimpinan GNPF-MUI yang hadir, antara lain Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir, Wakil Ketua Umum GNPF-MUI Zaitun Rasmin, dan tim advokasi GNPF-MUI Kapitra Ampera.

Sementara, Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Lihat juga: Ini Kronologi Pertemuan Mendadak Jokowi dengan Pimpinan GNPF-MUI

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com