Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/06/2017, 10:59 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua terduga teroris melakukan penyerangan ke pos penjagaan di Markas Polda Sumatera Utara, Minggu (25/6/2017). Para pelaku yang belum diketahui identitasnya itu menewaskan seorang anggota polisi di pos penjagaan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan kronologi kejadian berawal sekitar pukul 03.00 WIB. Dua pelaku penyerangan masuk ke polda dengan cara melompat pagar.

Di dalam Polda Sumut ada tiga pos penjagaan yakni Pos 1 sampai 3. Tiga pos ini saat malam atau setelah lewat pukul 18.00 akan ditutup. Selanjutnya untuk yang hendak masuk ke markas harus melalui Pos 1. Tetapi, para pelaku menyerang ke Pos 3 dengan cara melompat pagar.

"Dua orang ini lompat kemudian serang di pos tiga," kata Setyo, di Mabes Polri, Jakarta, Minggu (25/6/2017).

Setiap pos, lanjut Setyo, seharusnya dijaga empat orang. Tapi pada saat penyerangan, dua personil pos tersebut sedang patroli di markas, satu lagi sedang mengontrol di luar pos.

Dua pelaku penyerang yang bersenjatakan senjata tajam lalu menyerang Aiptu Martua Sigalingging yang berada di dalam pos.

"Yang diserang ini yang di dalam pos yang sedang istirahat. Pada saat diserang, anggota atas nama Aiptu Martua Sigalingging gugur karena ditikam dengan senjata tajam," ujar Setyo.

(Baca juga: Kronologi Penyerangan Markas Polda Sumut oleh 2 Terduga Teroris)

Aiptu Martua gugur dengan luka tikaman di leher, dada dan tangan. Setyo mengatakan, rekan Aiptu Martua, Brigadir E Ginting kemudian meminta tolong kepada anggota Brimob yang ada di pos lainnya di dalam Polda Sumut.

Anggota Brimob kemudian melumpuhkan para pelaku dengan tembakan, dan menewaskan salah satunya.

"Anggota Brimob di pintu lain ambil tindakan dengan satu pelaku tewas di tempat dilumpuhkan, satu kritis," ujar Setyo.

Setyo mengatakan, pelaku yang kritis dirawat di rumah sakit. Kasus ini sudah ditangani Densus 88.

Peringatan Bahrun Naim

Saat ini pihak kepolisian memperketat penjagaan di pos dan markas mereka menyusul serangan di Markas Polda Sumatera Utara oleh dua pelaku yang diduga teroris. Peningkatan pengamanan ini mewaspadai kemungkinan serangan susulan terhadap kepolisian.

"Kami tetap waspadai bahwa kemungkinan serangan terhadap Polri masih tetap ada. Oleh sebab itu pengamannan di pos atau mako Polri ditingkatkan," ujar Setyo.

(Baca juga: Polda Sumut Diserang Dua Terduga Teroris, Satu Polisi Tewas Ditikam)

Polisi mengindikasikan serangan di Polda Sumut sebagai aksi teror setelah mengetahui adanya perintah dari Bahrun Naim alias Anggih Tamtomo alias Abu Rayan warga negara Indonesia di Suriah yang menjadi pengikut ISIS. Bahrun Naim disebut mengimbau pengikutnya untuk melakukan aksi amaliah.

"Indikasinya mungkin rekan-rekan kemarin dengar ada imbauan dari Bahrun Naim yang imbau bahwa mereka diminta untuk amaliah, apapun yang di dia (punya), kalau dia enggak punya bom pakailah sajata apa aja untuk menyerang," ujar Setyo.

Setyo juga menyinggung kasus penangkapan tiga orang terduga teroris oleh Densus 88 di Medan beberapa waktu kemarin. Tiga pelaku yang ditangkap itu juga merencanakan aksi teror.

Pihak Densus 88, menurutnya, sedang menyelidiki apakah dua terduga teroris yang menyerang Polda Sumut ada kaitannya dengan yang ditangkap sebelumnya.

"Ini kelihatan masih kelompok mereka atau sel lain yang melakukan serangan yang sama," ujar Setyo.

 

 

Kompas TV Polda Sumut Temukan Gudang Penimbunan Cabai Kering
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com