Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jalan Darurat Dinilai Efektif Atasi Macet Mudik Lebaran

Kompas.com - 24/06/2017, 12:45 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah kendaraan pada puncak arus mudik Lebaran 2017 atau H-3 kemarin di Tol Brebes Exit (Brexit) naik dibandingkan tahun lalu. 

Tahun ini, kendaraan yang melewati Brexit mencapai 195.000 unit dibandingkan tahun lalu pada saat yang sama hanya 171.000 unit.

Namun, meski meningkat jumlahnya, kemacetan pada tahun ini dinilai tidak separah tahun lalu di tempat yang sama.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menilai, kemacetan tidak berlebihan terjadi di Brexit karena adanya jalan tol fungsional atau jalan darurat yang difungsikan saat mudik Lebaran.

"195.000 ini lebih lancar dibanding tahun lalu yang hanya 171.000 tapi macetnya minta ampun. Ini karena adanya jalan fungsional itu membantu mempercepat perjalanan," kata Setyo, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (24/6/2017).

(Baca juga: Banyak Kekurangan, Status Tol Pemalang-Batang Jadi Jalan Darurat)

Selain karena adanya jalan darurat sebagai tambahan, macet tahun ini tidak seperti tahun lalu karena masyarakat dinilai sudah terinformasi mengenai pengalihan arus dengan baik. Kemudian infrastruktur jalannya lebih bagus.

Selain jumlah kendaraan di saat puncak arus mudik meningkat dari tahun lalu, secara keseluruhan sejak H-6 sampai H-1 hari ini, di Brexit menurut data National Traffic Management Centre (NTMC) Polri ada peningkatan kendaraan mencapai 106 persen dibandingkan pada saat yang sama tahun lalu.

"Tapi alhamudilah, tidak ada kemacetan yang menakutkan seperti tahun lalu (di Brexit). Yang sampai mau makan enggak bisa, BBM enggak ada, enggak bisa buang air, buang air aja sampai di pinggir-pinggir jalan," ujar Setyo.

 

Kompas TV Lalu Lintas di Gerbang Tol Brebes Timur Terpantau Lancar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com