Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Targetkan Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota pada Agustus 2017

Kompas.com - 21/06/2017, 20:39 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mulai melakukan tahapan untuk membentuk perangkat pengawas dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, hal ini perlu dilakukan menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Untuk Pemilu, tahap awal verifikasi partai politik (parpol) akan dilakukan sekitar Oktober 2017.

Bawaslu berharap, ketika dimulai tahapan verifikasi parpol, Panwas Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi sudah siap. 

Dengan demikian, bisa mengawal proses demokrasi yang berlangsung.

"Targetnya, akhir Agustus Panwas Kabupaten/Kota sudah terbentuk," kata Abhan, saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Rabu (21/6/2017).

Hingga hari ini, pembentukan Panwas Kabupaten/Kota memasuki tahap pendaftaran.

Baca: Baru Satu Pemda Teken NPHD, Bawaslu Akan Temui Tjahjo Kumolo

Pada awal Juli, para pendaftar akan mengikuti tes tertulis secara serentak yang dibagi dalam empat gelombang.

Gelombang pertama, tes tertulis serentak akan dilaksanakan di Pulau Sumatera. 

Kemudian, gelombang kedua di Jawa dan Kalimantan; gelombang ketiga di Sulawesi, dan gelombang keempat di Papua.

Sementara, untuk pembentukan Bawaslu Provinsi, Bawaslu sudah melakukan pembekalan kepada tim seleksi dan meminta keterwakilan 30 persen perempuan.

"Dalam waktu dekat ini, ada 25 Bawaslu Provinsi akan dibentuk. Pada awal Juli 2017, timsel mulai bekerja dengan melakukan sosialisasi, dilanjutkan pengumuman pendaftaran Bawaslu Provinsi," ujar Abhan.

Terkait anggaran Pilkada 2018, Abhan mengatakan, 14 kabupaten dan 8 kota yang anggarannya sudah disetujui, akan melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) segera setelah Panwas Kabupaten/Kota terbentuk.

Pembahasan NPHD sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi masing-masing.

Akan tetapi, karena Panwas Kabupaten/Kota bersifat ad hoc, maka Bawaslu Provinsi yang sudah ada diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Pemkab/Pemkot masing-masing.

"Sehingga, begitu Panwas Kabupaten/Kota terbentuk, langsung bisa ditandatangani NPHD-nya," kata Abhan.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum resmi memulai persiapan penyelenggaraan pilkada serentak 2018.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com