Kapolri Sebut Penyanderaan Anggaran Polri Berdampak Luas

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian angkat bicara soal usulan anggota panitia khusus hak angket Mukhamad Misbakhun untuk menahan anggaran Polri jika tak membantu menghadirkan mantan anggota DPR Miryam S Haryani ke rapat pansus angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Tito, jika penyanderaan angaran itu direalisasikan, akan banyak tugas kepolisian yang terbengkalai. Termasuk fungsi utama Polri yakni melayani masyarakat dan memberikan rasa aman.

"Mungkin akan mengorbankan operasi kepolisian kemudian keamanan masyarakat," ujar Tito di kompleks PTIK, Jakarta, Selasa (20/6/2017) malam.

(Baca: KPK: Pembekuan Anggaran Penegak Hukum Sangat Diinginkan Koruptor)

Tito mengatakan, menghambat anggaran Polri bukan berdampak pada Kapolri secara personal, melainkan institusi kepolisian secara keseluruhan.

Masyarakat juga terkena imbas karena tidak mendapat perlindungan.

"Ini kan bukan Tito pribadi, tapi untuk personel mengamankan rakyat," kata Tito.

Sebelumnya, Misbakhun mengusulkan agar pembahasan anggaran RAPBN 2018 Kepolisian dan KPK tidak perlu dilakukan, jika Miryam S Haryani, tidak dihadirkan ke Pansus Angket KPK.

Implikasi dari tidak dibahasnya anggaran RAPBN 2018, kata dia, adalah anggaran terhadap dua institusi tersebut di 2018 tertahan.

(Baca: Ketua Banggar: Usulan Pemblokiran Anggaran Polri dan KPK Tak Bisa Parsial)

"Apabila mereka tidak menjalankan apa yang menjadi amanat UU MD3 maka DPR mempertimbangkan, saya meminta komisi III mempertimbangkan pembahasan anggaran untuk Kepolisian dan KPK (tak dilakukan)," kata Misbakhun.

Namun, ia membantah jika usulan tersebut merupakan ancaman kepada Kepolisian dan KPK. "Kami enggak mengancam apa-apa. Kami menggunakan kewenangan kami," kata Misbakhun.