Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merasa Didiskriminasi soal E-KTP, Jemaah Ahmadiyah Manislor Mengadu ke Kemendagri

Kompas.com - 20/06/2017, 12:37 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah seorang warga Desa Manislor, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Desi (28), hingga kini belum memperoleh kartu tanda penduduk (KTP) elektroniknya.

Padahal, sejak 2012 ia sudah melakukan perekaman data untuk membuat e-KTP.

Ia menduga, keyakinan yang dianutnya menjadi penghalang mendapatkan kartu identitas kependudukan.

Desi adalah salah seorang Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Manislor.

Pemerintah daerah setempat diduga melakukan tindakan diskriminasi dengan tidak menerbitkan e-KTP pada penganut Ahmadiyah.

Salah satunya, aparat Disdukcapil Kabupaten Kuningan disebut memberi surat pernyataan khusus bagi penganut Ahmadiyah, yang intinya bertuliskan "Saya anggota JAI menyatakan penganut agama Islam. Sebagai buktinya, saya bersedia membaca dua kalimat Syahadat dan selanjutnya bersedia dibina".

Surat ini seolah jadi "persyaratan tambahan" bagi penganut Ahmadiyah setempat untuk mengurus e-KTP.

Penganut Ahmadiyah di sana juga tidak bisa melangsungkan pernikahan di Manislor.

Tahun 2015, Desi terpaksa menikah di daerah tetangga di Cirebon.

"Jadi mau nikah harus keluar kampung. Karena tidak diterima dan diproses di KUA," kata Desi, saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Direktorar Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2017).

Pada hari ini, Desi bersama belasan perempuan asal Manislor didampingi pengacara mereka dari Yayasan Satu Keadilan menempuh perjalanan lima jam dari Kuningan ke Jakarta untuk mengadukan persoalan tersebut ke Kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

Lika (26), jemaah Ahmadiyah lainnya punya pengalaman yang sama.

Pada 2016, ia membaca berita semua warga Kuningan bisa mengurus e-KTP pada sebuah stand dari Disdukcapil di acara pameran yang digelar di Manislor.

Lika yang sudah melakukan perekaman e-KTP sejak 2012 pun seolah mendapat angin segar setelah bertahun-tahun tidak jelas kapan bisa mendapatkan e-KTP.

Namun, saat mendatangi stand tersebut, ia harus dikecewakan petugas Dukcapil.

Halaman:


Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com