Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Skenario Pengambilan Keputusan Pansus Pemilu

Kompas.com - 19/06/2017, 10:50 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Lukman Edy, menyatakan ada berbagai skenario yang akan diambil oleh pansus untuk menyelesaikan pembahasan RUU Pemilu.

Ia mengatakan, tujuan utama dari rapat pansus pada Senin (19/6/2017), ialah mencapai kesepakatan dalam kelima isu krusial, yakni parliamentary threshold, presidential threshold, district magnitude, sistem pemilu, dan metode konversi suara.

Hingga saat ini, presidential threshold masih belum mencapai kesepakatan di antara semua partai.

(baca: Terlalu Bertele-tele, Pembahasan RUU Pemilu Disarankan Berhenti Sementara)

Partai Demokrat menginginkan agar presidential threshold dihapus. Sedangkan PDI-P, Golkar, dan Nasdem menginginkan presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Sementara itu, Gerindra, Hanura, PAN, PKB, PPP, dan PKS berkompromi agar angka presidential threshold sebesar 10-15 persen.

Jika tak mencapai kesepakatan, pansus akan menetapkan paket opsi lima isu krusial sebagai variasi terhadap pilihan fraksi yang berbeda-beda.

(baca: PKS Nilai Buruk jika Pemerintah Tarik Diri dari Pembahasan RUU Pemilu)

Misalnya, dalam pilihan paket A terdapat opsi presidential threshold sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara dan alokasi kursi per dapil (daerah pemilihan). Paket itu nantinya akan ditawarkan ke fraksi-fraksi untuk dipilih.

"Kemudian paket-paket yang berbeda ini bisa diambil keputusan di tingkat pansus bisa juga akan diambil keputusan di tingkat Sidang Paripurna DPR. Jika ditingkat Paripurna maka Pansus akan mempersiapkan kertas suara untuk di lakukan voting di tingkat pansus," kata Lukman melalui keterangan tertulis, Senin (19/6/2017).

Jika skenario sebelumnya tidak tercapai, artinya opsi paket tidak tercapai, maka pansus hanya akan mempersiapkan agenda voting di tingkat Sidang Paripurna terdekat.

Voting akan dilakukan secara item per item kelima isu krusial tersebut.

"Supaya efektif maka akan didesain dengan satu kertas suara, sehingga setiap anggota DPR dapat memilih 5 isu krusial dalam satu kesempatan, yang kemudian akan dilakukan rekapitulasi, sehingga hasil akhirnya adalah hasil rekapitulasi tersebut," papar Lukman.

Ia menyatakan, berbagai kenario ini ditempuh untuk menghindari terjadinya deadlock pembahasan di tingkat pansus.

Apalagi pemerintah mengeluarkan opsi penggunaan Undang-undang Pemilu yang lama atau mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengatasi kondisi deadlock.

"Walaupun Perppu maupun kembali ke undang-undang lama adalah mekanisme yang di lindungi oleh konstitusi tetapi secara normatif dan substansi akan menimbulkan persoalan konstitusional yang berat yang implikasinya sangat luas," lanjut politisi PKB itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com