Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Praktisi Pendidikan Sebut Pemerintah Seharusnya Fokus Perbaiki Kurikulum 2013

Kompas.com - 17/06/2017, 16:07 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah pemerintah menetapkan kebijakan pendidikan lima hari sekolah dengan durasi delapan jam setiap harinya atau full day school dinilai kurang tepat.

Pengelola Sekolah Highscope Indonesia Antarina F Amir berpendapat, jika target yang ingin dicapai adalah pengembangan karakter, akan lebih baik jika pemerintah mendorong perbaikan kurikulum 2013.

"Kurikulum 2013 menurut saya originally ditujukan untuk pengembangan karakter," kata Antarina dalam diskusi bertajuk "Full Day School, Jadi?" di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6/2017).

Menurut Antarina, saat kurikulum 2013 lalu diberlakukan juga menimbulkan polemik lantaran ada sejumlah hal yang masih kurang lengkap.

Menurut Antarina, konsep full day school bisa dimasukkan ke dalamnya namun dengan penyesuaian. Sehingga tidak menimbulkan persoalan nantinya.

Dengan kata lain, tidak semua sekolah menerapkan sistem ini karena harus dilihat juga kesiapan sarana dan prasarananya.

(Baca: Tidak Semua Daerah Cocok dengan Kebijakan Sekolah Lima Hari)

"Isu mengenai full day school bisa saja ditambahkan karena hanya bagian dari proses pembelajaran yang dilihat dari kesiapan visibilitas dari setiap daerah," kata Antarina.

Antarina menyayangkan polemik yang bergulir selama ini. Menurut dia, selama ini tidak ada kontinuitas pengembangan sebuah desain metode pembelajaran atau kurikulum.

Tetapi, yang terjadi justru kontinuitas problem. "Saya melihatnya kok begitu dikeluarkan ini, ribut, tidak diselesaikan. Keluar lagi hal yang baru, terus malah ribut," kata Antarina.

Kompas TV Polemik Pemberlakuan Sekolah 5 Hari Dalam Sepekan

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com