Pansus Hak Angket Ingin Tata Ulang Fungsi KPK - Kompas.com

Pansus Hak Angket Ingin Tata Ulang Fungsi KPK

Rakhmat Nur Hakim
Kompas.com - 14/06/2017, 16:18 WIB
HERUDIN Politisi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa menjadi narasumber saat berdiskusi dalam acara Tribun Livechat di kantor Tribun Jakarta, Kamis (27/11/2014). Agun membahas kisruh yang terjadi di partai berlambang pohon beringin tersebut. TRIBUNNEWS/HERUDIN

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) angket KPK Agun Gunandjar menyatakan pihaknya akan mendefinisikan ulang posisi KPK dalam lingkup ketatanegaraan di Indonesia.

Menurut Agun, KPK saat ini belum menjalankan fungsi utamanya sebagai trigger mechanism terhadap kepolisian dan kejaksaan dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Dia (KPK) sebagai trigger mechanism, bukan hanya ambil alih kan tapi juga mendorong supaya polisi dan kejaksaan ke depan bisa jalankan tugas dan kewenangannya," kata Agun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Namun, menurut Agun, yang saat ini dilakukan KPK justru lebih banyak menindak ketimbang melakukan koordinasi dan supervisi kepada kepolisian dan kejaksaan.

(Baca: KPK Undang Pakar Hukum untuk Hadapi Pansus Hak Angket DPR)

"Enggak bisa dibiarkan begini terus. Enggak boleh begini terus. Harus ada akhirnya. Akhirnya kapan? Ini harus diatur supaya politik hukum pemidanaan kita betul," lanjut politisi Golkar itu.

Saat ini, kata Agun, pansus telah selesai menyusun kerangka kerja untuk mengembalikan KPK ke posisi awalnya sebagai trigger mechanism bagi kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi.

Itu, menurut Agun, merupakan tujuan utama dibentuknya KPK sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Jadi TOR (term of referrence) untuk gimana posisikan kembali KPK dalam konteks criminal justice system juga kami buat," lanjut dia.

Kompas TV Hak Angket, Lemahkan KPK? - Dua Arah (Bag 3)

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisRakhmat Nur Hakim
EditorSabrina Asril
Komentar

Terkini Lainnya

Pernyataan Putusan MK soal Verifikasi Dilakukan Usai Pemilu 2019 Dinilai Salah Kaprah

Pernyataan Putusan MK soal Verifikasi Dilakukan Usai Pemilu 2019 Dinilai Salah Kaprah

Nasional
Tanggapi Tudingan La Nyalla, Kalla Sebut Prabowo Tak Pernah Minta Mahar Politik

Tanggapi Tudingan La Nyalla, Kalla Sebut Prabowo Tak Pernah Minta Mahar Politik

Nasional
Stok Beras Jatim Aman, Warga Diminta Tidak 'Panic Buying'

Stok Beras Jatim Aman, Warga Diminta Tidak "Panic Buying"

Regional
Anies Akan Buat Pergub untuk Atur Becak Beroperasi di Kampung-kampung

Anies Akan Buat Pergub untuk Atur Becak Beroperasi di Kampung-kampung

Megapolitan
KPU Tak Perlu Tunggu Perppu untuk Eksekusi Putusan MK

KPU Tak Perlu Tunggu Perppu untuk Eksekusi Putusan MK

Nasional
Bunuh Satu Keluarga dengan Balok dan Pisau, Ridwan Terancam Hukuman Mati

Bunuh Satu Keluarga dengan Balok dan Pisau, Ridwan Terancam Hukuman Mati

Regional
Ketua DPRD DKI Tak Diajak Bicara soal Pencabutan HGB Pulau Reklamasi

Ketua DPRD DKI Tak Diajak Bicara soal Pencabutan HGB Pulau Reklamasi

Megapolitan
Bupati Kukar Rita Widyasari Belanja 40 Tas Mewah untuk Samarkan Gratifikasi Rp 436 Miliar

Bupati Kukar Rita Widyasari Belanja 40 Tas Mewah untuk Samarkan Gratifikasi Rp 436 Miliar

Nasional
Bakal Cagub Papua JWW-HMS Merasa Dipopulerkan Lewat Isu Ijazah Palsu

Bakal Cagub Papua JWW-HMS Merasa Dipopulerkan Lewat Isu Ijazah Palsu

Regional
Politisi Serbia-Kosovo Tewas Ditembak di Depan Kantornya

Politisi Serbia-Kosovo Tewas Ditembak di Depan Kantornya

Internasional
Anies: Jangan Berimajinasi Becak Akan Ada di Jalan-jalan Utama Jakarta

Anies: Jangan Berimajinasi Becak Akan Ada di Jalan-jalan Utama Jakarta

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Seksual di Depok Minta Maaf kepada Korbannya

Pelaku Pelecehan Seksual di Depok Minta Maaf kepada Korbannya

Megapolitan
Petugas PPSU Jadi Korban Kebakaran Museum Bahari

Petugas PPSU Jadi Korban Kebakaran Museum Bahari

Megapolitan
Wasekjen Hanura: Beri Kesempatan OSO Tingkatkan Elektabilitas Partai

Wasekjen Hanura: Beri Kesempatan OSO Tingkatkan Elektabilitas Partai

Nasional
Di Swiss, Merebus Lobster Hidup-hidup adalah Tindakan Ilegal

Di Swiss, Merebus Lobster Hidup-hidup adalah Tindakan Ilegal

Internasional

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM