Jokowi Tagih Perkembangan "One Map Policy" ke Menko Darmin

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Selasa (13/6/2017), memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta.

Rapat tersebut membahas perkembangan kebijakan satu peta atau 'One Map Policy'.

Saat membuka rapat, Presiden menagih Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasution soal perkembangan kebijakan tersebut.

"Pada rapat terbatas siang hari ini, saya ingin mendengar laporan dari Menko Ekonomi mengenai perkembangan implementasi kebijakan satu peta ini di lapangan," ujar Jokowi.

Jokowi mengingatkan, dalam rapat terbatas tanggal 7 April 2016 lalu, dia minta menteri terkait untuk memfokuskan diri pada satu peta di Pulau Kalimantan.

Ia pun ingin mendengar perkembangan kebijakan itu.

Secara umum, Jokowi mengaku sudah mendapatkan laporan soal implementasi kebijakan 'One Map Policy' tersebut.

"Laporan yang saya terima, dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur di dalam Perpres 9/2016, baru 26 peta yang sudah lengkap untuk seluruh wilayah Indonesia," lanjut Jokowi.

Sementara itu, 57 peta lainnya masih dalam tahap kompilasi. Adapun, 2 peta tematik lainnya belum rampung.

Meski demikian, Jokowi tetap ingin dapat laporan selengkapnya dari Menko Darmin soal kebijakan itu.

Jokowi mengingatkan, kebijakan 'One Map Policy' sangat penting. Kebijakan itu mengintegerasikan peta yang diproduksi berbagai sektor ke dalam satu peta saja sehingga tidak ada lagi perbedaan dan tumpang tindih soal informasi geospasial.

"Nantinya akan ada satu referensi geospasial yang menjadi pegangan dalam pembuatan kebijakan strategis maupun penerbitan izin," ujar Jokowi.

"Saya yakin kebijakan satu peta akan memudahkan penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan serta membantu penyelesaian batas daerah di Indonesia," lanjut dia.