Fahri Hamzah: Kenapa KPK Harus Takut? Buka Saja Semuanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai, sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berharap Presiden Joko Widodo menolak hak angket KPK adalah bentuk gerakan politik.

Fahri mencontohkan, sikap KPK yang kerap mencari dukungan dan membuat konferensi pers saat menerima dukungan tersebut.

Di lain pihak, KPK seringkali menolak bertemu dengan pengkritiknya. 

Fahri meminta KPK berhenti berpolitik.

"Ini sebenarnya politik. Jadi saya sarankan KPK berhenti berpolitik. Agar track record di dalam lembaga penegak hukum jadi lebih pasti," kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Selama 15 tahun berdiri, KPK dinilai menyimpan banyak permasalahan yang ditutupi dan tak pernah terungkap ke publik.

Baca: Fadli Zon: Minta Presiden Tolak Hak Angket, KPK Ketakutan

Permasalahan-permasalahan tersebut, kata Fahri, akan sama-sama diungkap di Pansus Hak Angket KPK. 

Fahri menduga, hal tersebut yang membuat KPK seolah ketakutan dan mencari dukungan banyak pihak.

"15 tahun ini banyak yang disembunyikan," ujar Fahri.

"Ini akan terbuka semua dan ini mendatangkan rasa takut. Kenapa mesti takut? Buka saja semua. Hadir sebagai lembaga yang profesional ungkap semua," kata dia.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, berharap Presiden Joko Widodo menolak hak angket KPK.

Ia berharap Jokowi mengambil sikap dalam kisruh hak angket KPK.

Baca: KPK Berharap Presiden Sampaikan Sikap Tolak Hak Angket

"KPK kan enggak harus lapor ke Presiden, tapi Presiden pasti mengamati lah. Mudah-mudahan Presiden mengambil sikap," kata Agus seusai menghadiri acara Konvensi Anti Korupsi di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2017).

Ia mengatakan, saat ini DPR selaku cabang kekuasaan legislatif sudah bersikap untuk terus melanjutkan hak angket.

"Kalau KPK kan posisinya di yudisial ya. Nah sekarang legislatif sudah bersuara. Yang perlu kita tunggu yang dieksekutif (Presiden). Ya paling tidak sama seperti suaranya KPK," ujar Agus.