KPU Minta Tambahan Anggaran Pagu Indikatif Rp 944 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Dalam RDP tersebut Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya mengusulkan tambahan anggaran pagu indikatif 2018 sebesar Rp 944 miliar. Pagu indikatif tersebut sudah mencakup biaya operasional untuk 34 KPU daerah.

Arief mengatakan, usulan penambahan anggaran ini dikarenakan pagu indikatif yang dipatok pemerintah untuk 2018 lebih rendah Rp 213 miliar dibandingkan pagu indikatif 2017.

"Pagu indikatif 2017 sebesar Rp 1,85 triliun. Sedangkan pagu indikatif KPU untuk tahun 2018 sebesar Rp 1,63 triliun," kata Arief, Senin.

Di sisi lain, dia menyebut beban pekerjaan KPU di tahun depan akan bertambah banyak. Arief mengatakan, penguatan lembaga demokrasi seperti KPU menjadi program prioritas nasional pada 2018.

Oleh karena itu, KPU harus didukung oleh anggaran yang tersedia cukup dan waktu yang tepat.

KPU sendiri memiliki beberapa proyek prioritas pada 2018. Prioritas itu di antaranya pemutakhiran data dan pendidikan pemilih.

Namun, Arief tidak merinci berapa kebutuhan anggaran untuk masing-masing prioritas.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPU juga menyampaikan usulan anggaran untuk tahapan Pemilu 2019 sebesar Rp 15,2 triliun.

"Usulan ini masih lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tidak salah ingat, yang kami usulkan di 2014 lalu sebesar Rp 24 triliun, disetujui Rp 21 triliun, yang terpakai Rp 16 triliun. Tetapi itu anggarannya tahun jamak, tiga tahun," kata Arief.

(Baca juga: DPR dan Pemerintah Sepakati Penambahan Komisioner KPU-Bawaslu)