Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Sekjen PPP soal Pertemuan 7 Pimpinan Partai di Rumah Zulkifli

Kompas.com - 09/06/2017, 19:51 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyampaikan, pertemuan tujuh pimpinan partai politik, Rabu (7/6/2017) malam diinisiasi oleh para anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). Pertemuan di kediaman Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu memang khusus membahas soal RUU Pemilu.

"Realitas pembahasan RUU Pemilu di lima isu itu kan tersendat-sendat, karena masing-masing anggota pansus nunggu arahan dari pimpinan partainya masing-masing," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com melalui pesan singkat, Jumat (9/6/2017).

"Tapi di sisi lain pembahasan RUU Pemilu kan harus cepat selesai, maka teman-teman yang duduk di Pansus ambil inisiatif untuk mengumpulkan para pimpinan partai," sambung dia.

Menurut dia, tujuh partai sejak awal pembahasan RUU Pemilu sudah bertekad untuk selalu membangun musyawarah.

(Baca: "Presidential Threshold" Jadi Bahasan Paling Alot di Pansus Pemilu)

Untuk itu, perbedaan tujuh partai itu lebih sedikit di antara fraksi-fraksi yang ada di pansus. Salah satu titik kompromi yang dibahas adalah mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Saat ini, beberapa partai menginginkan agar tak ada presidential threshold atau 0 persen. Namun, ada pula partai yang masih berada di angka 20-25 persen, yakni 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional. Ada kemungkinan untuk menawarkan titik kompromi di 10-15 persen.

(Baca: Rapat Pansus RUU Pemilu Buntu, Keputusan Ditunda Selasa Depan)

"Antara yang menghendaki 0 persen dengan yang 25 persen bertemu di titik 10 sampai 15 persen," tutur Anggota Komisi III DPR itu.

Poin lainnya soal sistem pemilu. Ada kemungkinan untuk memilih usulan terbuka terbatas karena dianggap bisa menjadi jalan tengah bagi partai-partai yang menghendaki sistem terbuka dan tertutup.

Namun, pembahasan isu lain tak sealot pembahasan presidential threshold.

"Yang lain-lain juga lebih cair suasananya," kata Arsul.

Tujuh pimpinan partai berkumpul di kediaman Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifkli Hasan, Rabu (7/6/2017) malam.

Tujuh partai tersebut yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, PKS, PKB, dan Partai Hanura. Salah satu yang dibahas berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Pemilu.

 

Kompas TV Lukman menargetkan RUU penyelenggaraan pemilu disahkan pada 18 Mei 2017.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com