JAKARTA, KOMPAS.com - Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) akan memiliki tiga deputi. Ada deputi pengkajian dan materi, deputi advokasi, serta deputi pengendalian dan evaluasi.
Kepala UKP-PIP Yudi Latif mengatakan, saat ini pihaknya masih menggodok siapa saja yang akan ditunjuk menjadi kepala deputi. Yudi pun mendiskusikan hal ini dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/6/2017).
"Yang jelas ini mengkombinasikan antara keahlian dengan representasi keragaman Indonesia lah. Jadi representasi golongan tapi profesional," kata Yudi usai perteuman dengan Pramono.
Yudi mengatakan, deputi pengkajian dan materi akan membuat semacam roadmap tentang pembinaan ideologi Pancasila. Selain itu, bahan-bahan ajar untuk Pancasila di sekolah-sekolah juga dipersiapkan.
(Baca: Optimisme Mewariskan Pancasila...)
"Kemudian juga menyediakan semacam modul-modul untuk sosialisasi di berbagai kelembagaan dan kementerian," ucap Yudi.
Sementara deputi advokasi akan bertugas melakukan advokasi akan melakukan advokasi untuk pelaksanaan program-program sosialisasi Pancasila di berbagai kementerian dan masyarakat.
"Memproduksi berbagai konten-konten digital, konten macam-macam," ucap Yudi.
(Baca: Bagaimana UKP-PIP Sosialisasikan Pancasila dengan Cara Kekinian?)
Terakhir, deputi pengendalian dan evaluasi akan melakukan pengukuran apakah program-program pembangunan di kementerian sejalan dengan Pancasila.
"Kita juga membuat indeks-indeks, misalnya indeks seberapa Pancasilais kota-kota di Indonesia," ucap Yudi.
Pramono Anung berharap masalah organisasi dan administrasi UKP-PIP bisa segera selesai dalam waktu dekat. Unit ini harus bekerja cepat karena masa kerjanya mengikuti masa jabatan Jokowi, yakni hingga 2019 mendatang.
"Saya harap hal yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan sebagainya, bisa diselesaikan sebelum Idul Fitri," ucap Pramono.