Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasejkjen PDI-P Harap UKP Pancasila Tak jadi Lembaga Seremonial

Kompas.com - 08/06/2017, 04:34 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah menilai keputusan Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) adalah keputusan yang tepat.

Menurut Basarah, UKP-PIP ini sudah lama dinanti-nanti oleh bangsa Indonesia yang galau sejak era reformasi tahun 1998 lalu.

Sejak saat itu, pemerintah dinilai telah kehilangan arah dan orientasi dalam strategi sosialiasi dan pemantapan ideologi Pancasila kepada rakyatnya.

"Kita harapkan Yudi Latif dapat membawa lembaga UKP-PIP bukan menjadi lembaga seremonial tetapi benar-benar dapat hadir sebagai solusi bangsa dengan program-program yang kreatif dan modern," ucap Basarah usai pelantikan Kepala dan Pengarah UKP-PIP di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Basarah menjelaskan, euforia politik pada awal reformasi untuk menjatukan rezim otoriter Orde Baru telah salah sasaran. Sebab, Pancasila sebagai kambing hitam yang dianggap menjadi penyebab langgengnya kekuasaan Jenderal Soeharto selama 32 tahun.

"Padahal, sejatinya Pancasila itu adalah ideologi milik bangsa Indonesia bukan milik suatu rezim tertentu saja," kata Ketua Fraksi PDI-P di MPR ini.

Pengkambinghitaman Pancasila tersebut, lanjut Basarah, akhirnya membuat Tap MPR Nomor II Tahun 1978 tentang program Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) dicabut.

Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) sebagai lembaga yang bertugas melakukan sosialisasi dan pemantapan ideologi bangsa juga dibubarkan.

Terakhir, dilakukan juga penghapusan mata pelajaran Pancasila dari mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

Situasi itu terus berlangsung tanpa ada konsep atau strategi baru sebagai pengganti pola P4 dan BP7 terkait dengan pemantapan ideologi bangsa oleh pemerintah.

"Walhasil saat ini kita menuai badai ideologis berupa aksi-aksi penolakan Pancasila oleh sebagian rakyat Indonesia sendiri, karena kelalaian negara membangun mental ideologi bangsanya sendiri," ucap Basarah.

(Baca juga: Bagaimana UKP-PIP Sosialisasikan Pancasila dengan Cara Kekinian?)

Oleh karena itu, pembentukan UKP-PIP disertai dengan pelantikan para Dewan Pengarah yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional berpengalaman adalah suatu pilihan yang tepat.

Basarah meyakini tokoh-tokoh seperti Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, KH Ma'ruf Amin, Syafii Ma'arif sangat kompeten menjabat posisi tersebut. Sementara, Yudi Latif juga diyakini akan menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Kepala UKP-PIP.

Basarah menilai Yudi adalah tokoh negarawan muda yang paripurna dalam menekuni dunia Pancasila dengan seksama dan penuh penjiwaan.

Kompas TV Jokowi Lantik Unit Pembinaan Ideologi Pancasila
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com