Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencopotan Kapolres Solok Harus Jadi Preseden agar Aparat Tegas Tindak Persekusi

Kompas.com - 07/06/2017, 19:30 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), Muhammad Hafiz menilai, pencopotan AKBP Susmelawati Rosya sebagai Kepala Polres Solok Kota merupakan tindakan yang tepat.

AKBP Susmelawati Rosya dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak mampu menuntaskan kasus persekusi dengan korban dokter Fiera Lovita.

Hafiz berpendapat, preseden tersebut merupakan justifikasi bagi aparat kepolisian di daerah lain agar bertindak tegas terhadap pelaku persekusi.

"Itu tindakan tepat. Sebagai terapi kejut bagi aparat kepolisian. Aparat di level daerah jadi punya justifikasi formal untuk menindak pelaku persekusi," ujar Hafiz saat menggelar konferensi pers terkait persekusi, di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2017).

Menurut Hafiz, selama ini aparat kepolisian, khususnya di daerah, bersikap gamang saat menghadapi beberapa kasus persekusi.

Baca: Kapolres Solok Kota Dicopot dari Jabatannya

Dia mencontohkan, ketidaktegasan aparat saat menangani kasus persekusi yang dialami oleh warga Ahmadiyah dan Syiah.

"Dalam hal ini Kapolri harus memberikan pemahaman kenapa polisi harus bertindak," kata Hafiz.

Hal senada juga diungkapkan oleh Koordinator Regional Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto.

Dia berharap, pencopotan AKBP Susmelawati Rosya menberikan efek deterrent agar aparat penegak hukum tidak segan menindak kelompok-kelompok yang melakukan persekusi.

"Saya berharap peristiwa itu memberikan efek deterrent agar aparat tegas kepada pelaku persekusi," kata dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan dirinya tak segan mengganti bawahannya yang tidak tegas dalam menindak para pelaku persekusi.

"Sudah saya sampaikan, kalau saya anggap nanti menurut penilaian saya, Kapolres di Solok saya anggap lemah, takut, ya saya ganti. Ganti dengan yang berani dan tegas," ujar Tito.

Baca: Pencopotan Kapolres Solok Dianggap Tepat karena Tak Patuhi Perintah Kapolri

Dalam telegram rahasia yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polri Irjen (Pol) Arief Sulistiyanto, Jumat (2/6/2017), Rosya pun dicopot dan dimutasi menjadi Kepala Bagian Perawatan Personel Biro SDM (Kabagwatpers ROSDM) Polda Sumatera Barat.

Jabatan sebagai Kapolres Solok Kota yang baru diberikan kepada Kepala Unit II Subdirektorat IV Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri AKBP Dony Setiawan.

Dony dikenal sebagai Ketua Tim Narcotics Investigation Center (NIC), sebuah tim pemukul bandar narkotika di Bareskrim Polri.

Kompas TV Tak Tegas Tangani Persekusi, Kapolres Ini Dicopot
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi dan Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi dan Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com