Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Nilai Isu Persekusi Muncul akibat Lemahnya Penegakan Hukum

Kompas.com - 07/06/2017, 18:56 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai munculnya isu persekusi sebagaimana ramai belakangan ini, tak terlepas dari masih lemahnya upaya penegakan hukum di Indonesia.

"Hukum tak berjalan atau hanya berjalan sesuai selera penguasa. Akibatnya, persepsi publik terhadap institusi penegak hukum semakin negatif. Bahkan mengalami krisis kepercayaan," kata Fadli melalui keterangan tertulis, Rabu (7/6/2017).

Menurut Fadli, hal inilah yang kemudian mendorong masyarakat untuk menempuh cara dan modelnya sendiri demi mendapatkan keadilan.

Meski tindakan persekusi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, Fadli mengingatkan pemerintah agar melihat hal tersebut sebagai bahan evaluasi dan introspeksi.

"Isu persekusi bisa jadi gejala bahwa ada masalah dalam institusionalisasi hukum kita yang perlu dikoreksi. Apakah itu dari sisi aparatnya, budayanya, regulasinya, atau bahkan sistemnya," tutur Fadli Zon.

Karena itu, Fadli meminta aparat penegak hukum agar tak bersikap reaktif dan tebang pilih terhadap kelompok yang melakukan tindakan persekusi.

"Sehingga, isu persekusi tidak dikesankan menjadi alat untuk menekan balik kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

(Baca juga: Wiranto Bantah Persekusi Terjadi karena Lambatnya Kinerja Kepolisian)

Fadli berharap isu persekusi tak membuat aparat penegak hukum gagal fokus. Menurut dia, aparat harus tetap fokus pada upaya pembenahan penegakan hukum.

"Jangan kemudian sibuk mengurusi isu persekusi, namun kasus-kasus hukum yang besar dan utama diabaikan," kata Fadli.

Kompas TV Polda Metro Jaya masih berusaha meminta keterangan rekan korban untuk pengembangan kasus ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com