JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif memastikan unit yang dipimpinnya berbeda dengan lembaga serupa yang ada di era orde baru.
Pada era pemerintahan Soeharto, ada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) dan program Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4).
"Jadi kalau BP7 orientasinya lebih penataran-penataran, kalau sekarang sebenarnya dimensi horizonnya lebih luas walaupun sekarang strukturnya lebih ringkas" kata Yudi usai dilantik Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/6/2017).
(baca: Ada Megawati dan Maruf Amin, Ini 9 Pengarah UKP Pancasila)
Yudi mengatakan, dahulu BP7 mempunyai armada sampai ke tingkat kabupaten. Sementara UKP-PIP tidak memerlukan sumber daya manusia sebanyak itu.
Sebab, UKP-PIP tidak mengambil kewenangan lembaga-lembaga yang sudah ada, tapi justru mengatur bagaimana program Pancasila dan wawasan kebangsaan yang sudah dijalankan oleh berbagai lembaga itu tidak overlapping.
"Tidak hanya dipermukaan tapi lebih sistematis dan terstruktur. Jadi UKP ini semacam kitchen-nya, dapurnya, tapi delivery-nya nanti melalui lembaga-lembaga yang ada," ucap Yudi.
Yudi mencontohkan program sosialisasi empat pilar yang saat ini rutin dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nantinya, UKP-PIP akan membantu MPR dalam menyiapkan materi sosialisasi.
"Jadi nanti kita fokuskan supaya dana negara yang sedikit itu tidak tercecer-cecer, tapi fokus," ucap Yudi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.