Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Lantik Megawati dan 8 Tokoh Lain Jadi Pengarah UKP Pancasila

Kompas.com - 07/06/2017, 06:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo pada Rabu (7/6/2107) pagi ini akan melantik Pengarah dan Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Berdasarkan agenda resmi dari biro pers Istana, pelantikan akan dimulai pukul 09.00 WIB.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto mengatakan, pengarah UKP-PIP akan diisi para tokoh nasional seperti Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno.

Ada juga tokoh agama seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif dan Din Syamsudin.

"Saya baca begitu, ada Bu Megawati, ada Pak Try juga. Ada Buya Maarif, ada Pak Din Syamsuddin," kata Sidarto di Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Sidarto mengatakan, nama tokoh ini dipilih karena dianggap telah memberikan pengaruh terhadap penanaman nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

(Baca: Apa Itu Unit Kerja Presiden Pembinaan Pancasila? )

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut ada sembilan orang pengarah UKP-PIP yang akan dilantik Jokowi pada pagi ini. Namun Pratikno enggan mengungkap siapa saja nama yang akan dilantik.

Saat Kompas.com menunjukkan draf berisi nama tim pengarah yang sudah beredar, Pratikno tidak membantahnya.

"Ini enggak tahu draf kapan. Tapi sebagian itu benar," kata Pratikno.

Selain Megawati, Try Sutrisno, Syafii Maarif dan Din Syamsuddin, dalam draf itu ada ada tokoh lain seperti Mahfud MD, Ma'ruf Amin, Andreas Annangguru Yewangoe, Wisnu Bawa Tenaya dan Sudhamek.

Sementara untuk Kepala UKP-PIP, dipercayakan kepada Yudi Latif. Yudi sejak awal memang membantu pemerintah untuk merumuskan UKP-PIP ini.

(Baca: Jokowi Tegaskan UKP-PIP Bukan Indoktrinasi seperti P4)

Yudi sebelumnya mengaku sudah mempersiapkan sejumlah rencana kerja. Dia pun segera melengkapi struktur kelembagaan. Salah satunya mengajukan nama-nama calon deputi kepada Presiden Joko Widodo.

"Karena berdasarkan Perpres, deputi itu diusulkan Kepala kepada Presiden. Setelah itu, baru Kepala UKP-PIP memilih kelengkapan yang lain. Tenaga ahli dan lain-lain," ujar Yudi kepada Kompas.com, Jumat (2/6/2017).

Setelah melengkapi struktur kelembagaan, UKP-PIP akan mulai bekerja. Yudi mengatakan, ia sudah mempersiapkan rencana kerja agar dalam waktu singkat, bisa bekerja cepat dan efektif. Masa kerja UKP-PIP menyesuaikan dengan periode kepemimpinan Presiden.

Kompas TV Waspada Paham ISIS di Indonesia (Bag 3)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com