Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Bantah Persekusi Terjadi karena Lambatnya Kinerja Kepolisian

Kompas.com - 06/06/2017, 14:10 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto membantah anggapan sejumlah pihak bahwa persekusi terjadi karena lambatnya kinerja Kepolisian.

"Enggak ada alasan apa. Tidak, pasti tidak," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Wiranto meyakini, setiap laporan yang disampaikan warga kepada Kepolisian pasti akan diproses sesuai prosedur yang berlaku.

(baca: Din Syamsuddin Nilai Persekusi sebagai Istilah yang Berlebihan)

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat yang merasa tersinggung dengan sikap masyarakat lainnya untuk melapor ke polisi.

"Bukan kemudian melakukan tindakan secara sepihak, sendiri-sendiri, dengan tafsiran masing-masing," ucap Wiranto.

Wiranto mengatakan, tindakan main hakim sendiri akan membuat sistem hukum menjadi kacau.

 

(baca: Fadli Zon Minta Polisi Jangan Cuma Sibuk Urusi Persekusi)

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa segala bentuk tindakan persekusi atau main hakim sendiri akan ditindak tegas oleh polisi.

"Semua merasa bertindak sebagai aparat penegak hukum, nah ini kan tidak betul. Dalam negara hukum tidak boleh. Segera harus kita hentikan," ucap Wiranto.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid sebelumnya menilai maraknya aksi persekusi merupakan dampak dari lambatnya kepolisian menindak laporan atau hal yang meresahkan masyarakat. 

(baca: Hidayat Nur Wahid Sebut Persekusi adalah Asap dari Api)

Dalam hal ini, Hidayat mengambil kasus ujaran kebencian dan fitnah yang lambat ditangani kepolisian.

"Tindakaan persekusi yang terjadi itu karena dibiarkannya mereka-mereka yang melakukan, melanggar tindakan hukum yang lain, yaitu hate speech maupun menyebarkan narasi kebencian, SARA terhadap para tokoh Islam dan habaib. Dilaporkan tapi tidak ada tindakan apapun, kemudian warga mengambil tindakan," kata Hidayat, seusai acara "Tasyakuran 74 Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 9 Ramadhan" di DPP PKS, Jakarta, Minggu (4/6/2017).

Hidayat yakin persekusi tak akan terjadi jika kepolisian lebih cepat merespons laporan masyarakat.

"Itu (persekusi) semuanya adalah asap dari api," ucap Hidayat.

Kompas TV Bagaimana mewaspadai beragam tindakan persekusi di berbagai lini termasuk di media sosial?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com