Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tegaskan UKP-PIP Bukan Indoktrinasi seperti P4

Kompas.com - 06/06/2017, 11:38 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan produk dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) tidak sama dengan program penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila alias P4 seperti era Orde Baru.

"Nanti, itu tidak bersifat indoktrinasi kayak dulu-dulu," ujar Jokowi saat tim Kompas.com mewawancarai di Ruang Oval, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Produk UKP-PIP akan lebih disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

"Kami sih ingin penyampaiannya yang kekinian, tak lagi indoktrinasi," ujar Jokowi.

(Baca: Tunggu Dilantik Jokowi Jadi Kepala Unit Kerja Pancasila, Ini yang Dilakukan Yudi Latief)

Bentuknya beragam, misalnya berupa video di Facebook atau video blog di Youtube hingga berbentuk komik. Tujuannya, supaya penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila bisa diterima oleh seluruh elemen, khususnya kalangan muda.

"Sehingga anak-anak muda ini bisa terangkul dengan baik dengan adanya program-program ini," ujar Jokowi.

Pembentukan UKP-PIP ini sendiri sudah final. Peraturan Presiden soal lembaga ini sudah diteken. Jokowi tinggal meneken Keputusan Presiden untuk mengangkat siapa saja yang akan menjabat sebagai Dewan Pengarah dan Eksekutif dalam unit kerja tersebut.

"Setelah dilantik, dewan pengarah dan eksekutifnya langsung bekerja. Karena konsepnya kan sudah ada. Nanti itu juga akan diintegerasikan dengan Bela Negara dan Revolusi Mental," ujar Jokowi.

(Baca: UKP-PIP Diharapkan Berkolaborasi dengan DKPP, MPR, dan KY )

Namun demikian, rencana itu bukan lah bersifat final. UKP-PIP bakalan terus mengevaluasi produknya untuk menemukan bentuk pemahaman serta penghayatan nilai-nilai Pancasila yang baik dan diterima oleh masyarakat.

"Konsep seperti itu dimatangkan dulu, digodok di dapur dulu, kemudian akan keluar menu-menu masakannya apa. Dari situ dievaluasi lagi yang pas untuk dikeluarkan yang mana dan mana yang perlu diperbaiki lagi," ujar Jokowi.

"Kalau memang sudah bagus dan pas betul bisa diterima, baru diratakan ke seluruh daerah, ke seluruh masyarakat," lanjut dia.

Jokowi pun berharap, dengan pembinaan ideologi Pancasila, kerukunan di antara elemen bangsa menjadi lebih baik, rasa persaudaraan warga Indonesia yang berbeda-beda menjadi lebih baik. Seluruh warga juga bisa saling menghormati satu sama lain.

"Karena sekali lagi, memang potret kita Indonesia adalah beragam," ujar Jokowi.

Kompas TV Semangat Gerakan “Plural Is Me” Peringati Pekan Pancasila
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com