Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fitnah, Ujaran Kebencian hingga 'Hoax' di Mata Jokowi...

Kompas.com - 06/06/2017, 11:10 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fenomena ujaran kebencian, fitnah hingga kabar bohong di media sosial bukan gejala bahwa masyarakat Indonesia tidak menghargai perbedaan.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam wawancara khusus dengan tim Kompas.com di Ruangan Oval, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Menurut Jokowi, fenomena itu merupakan imbas negatif dari keterbukaan informasi.

"Enggak (karena tidak menghargai keberagaman). Ini karena keterbukaan dengan adanya media sosial," ujar Jokowi.

 (baca: MUI Terbitkan Fatwa Pemakaian Media Sosial, Ada 5 Hal yang Diharamkan)

Sebab, dengan media sosial, siapa saja dapat menyampaikan informasi serta pendapat pribadi secara terbuka.

Jokowi yang aktif di media sosial adalah tipe pengguna media sosial yang lebih senang menyampaikan informasi.

Misalnya, setiap dia kunjungan kerja ke daerah, beberapa kali Jokowi menyampaikan di laman media sosialnya.

"Saya sampaikan, misalnya, baru nge-trail nih di Papua, dan semuanya bisa melakukan itu," ujar Jokowi.

(baca: Ini Tindakan yang Diharamkan MUI dalam Bermedia Sosial)

Di sisi lain, ada juga pengguna media sosial yang lebih senang mengemukakan pendapat. Pendapat itu lalu mempertajam perbedaan dengan orang lain. Respons orang terhadap tajamnya perbedaan tersebut pun berbeda-beda.

"Itulah kejadian yang sekarang ini. Kadang-kadang kita menyampaikan hal yang tidak benar di situ atau fitnah di situ. kadang-kadang orang yang menerima itu ada yang siap, ada yang enggak siap," ujar Jokowi.

"Masih ada sebagian kecil yang waswas, ada sebagian kecil yang masih tersinggung, ada sebagian kecil yang merasa adanya kabar seperti itu lalu membuat reaksi yang berlebihan, saya kira memang inilah ya keterbukaan yang kita hadapi," lanjut dia.

(baca: Pemerintah Akan Tindaklanjuti Rekomendasi Fatwa MUI soal Media Sosial)

Dengan demikian, gesekan kecil di era keterbukaan informasi seperti ini tidak bisa terelakkan alias wajar terjadi.

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:


Terkini Lainnya

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com