Sekjen PPP: Jangan Buru-buru "Suudzon", Pansus KPK Juga Belum Bekerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota dewan meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket bertujuan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, Pansus belum juga bekerja.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengungkapkan hak angket yang digulirkan itu justru bertujuan agar KPK menjadi lebih baik ke depannya.

"Makanya jangan buru-buru di suudzon (berprasangka buruk) dengan pelemahan KPK. (Pansusnya) kerja saja belum," ujar Arsul saat ditemui usai menghadiri acara buka bersama yang digelar oleh Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (5/6/2017).

Menurut dia, pembahasan Pansus akan menyinggung pembenahan KPK pada beberapa aspek.

"Tata kelola dalam pelaksanaan kewenangan dan tata kelola terkait pengelolaan anggaran, itu saja," kata Arsul.

(Baca: Babak Baru Hak Angket DPR terhadap KPK)

Ia pun memastikan, pembentukan pansus tidak terkait dengan revisi Undang-Undang KPK yang juga masih dibahas di DPR.

"Enggak ada urusannya sama revisi UU KPK," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Hingga saat ini baru lima fraksi yang mengirim perwakilannya dalam pansus angket KPK yakni Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi Nasdem, dan Fraksi PPP.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham meyakini fraksi-fraksi lain akan tetap mengirim perwakilannya.

Idrus mengaku, beberapa partai yang belum menentukan sikap, seperti PAN dan Gerindra menyatakan kepadanya akan mengirim perwakilan. Sebab, menurut Idrus, hak angket merupakan kesepakatan bersama yang telah dicapai oleh semua fraksi di DPR.

(Baca: KPK Bakal Kaji Secara Hukum Pembentukan Pansus Angket )

"Kami punya keyakinan nanti akan mengirim. Tadi di dalam ada beberapa pimpinan (partai) sudah menyampaikan akan mengirim," ujar Idrus, usai buka puasa bersama di rumah jabatan Ketua DPR, Setya Novanto, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Senin.

Sementara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK tetap sah meski ada fraksi yang menolak mengirim perwakilan. Ia mengatakan, dalam Pansus Angket KPK, sedianya semua fraksi wajib mengirim perwakilannya karena sudah menjadi keputusan rapat paripurna.