Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Indikasi untuk Kejahatan, "Money Changer" Ilegal Jadi Incaran Polri

Kompas.com - 05/06/2017, 18:50 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, money changer ilegal kerap dimanfaatkan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Tindak pidana itu khususnya kejahatan luar biasa seperti pendanaan terorisme, pencucian uang, korupsi, dan narkotika.

Selama ini, Polri bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam menangani money changer bodong.

"Kami akan lebih menggebrak money changer ilegal karena ada indikasi digunakan untuk kejahatan," ujar Tito di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Sejauh ini, Polri menindak 455 money changer yang tak berizin.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, pihaknya telah menyosialisasikan soal larangan money changer ilegal.

Baca: Enam "Money Changer" Jadi Perantara Bisnis Narkoba

BI memberi waktu untuk tertib dan mengurus izin usaha. Hingga saat ini, ada 783 money changer yang tak berizin.

"Itu sudah kami ingatkan, sudah kami pasang pengumuman, pasang poster, dan minta mereka tertib," kata Agus.

Agus mengatakan, banyak penyelundupan barang ke Indonesia yang pembayarannya melalui money changer ilegal.

Hal ini harus ditertibkan agar kesehatan perekonomian Indonesia terjaga.

Selain itu, banyak juga ditemukan perusahaan transfer dana yang tak mengantongi izin resmi.

Biasanya, perusahaan itu menetapkan nilai tukar yang jauh dari rate normal yang merugikan masyarakat. Bahkan, terkadang ada biaya tambahan untuk itu.

"Ini akan kami tertibkan, apalagi sudah ada undang-undang khusus terkait transfer dana yang memberikan ancaman sampai hukuman pidana tiga tahun," kata Agung.

Baca: Polri: Banyak Kejahatan Besar Tersembunyi di "Money Changer"

Selain itu, dalam kerja sama Polri dan Bank Indonesia, diatur juga soal pengamanan Kantor BI hingga pengawasan distribusi uang hingga ke pelosok daerah.

Tito memastikan masyarakat di wilayah pedalaman tak perlu khawatir kesulitan mengambil uang karena polisi akan mengawal petugas Bank Indonesia dalam melakukan distribusi.

"Supaya bisa terjangkau sampai ke daerah-daerab yang sulit dijangkau dari sisi transportasi karena polisi ada di mana-mana, sampai daerah terpencil," kata Tito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com