Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Forum Pemimpin Kristen Dukung Pemerintah Menindak Ormas Anti-Pancasila

Kompas.com - 03/06/2017, 19:38 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Pemimpin Kristen-Lintas Gereja (FPK-LG) Corpus Christy mendukung langkah Presiden Joko Widodo dalan menindak organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berideologi anti-Pancasila.

Pernyataan tersebut merupakan salah satu dari sembilan poin rekomendasi yang disepakati dalam seminar politik "Indonesia di Persimpangan Jalan: Bagaimana Sikap Pemimpin Kristen?" di kawasan Pulomas, Jakarta Timur, Sabtu (3/6/2017).

Menurut Inisiator FPK-LG Pendeta Yerry Tawalujan, saat ini banyak muncul ancaman yang ditujukan terhadap Pancasila sebagai simbol keberagaman bangsa Indonesia.

"Saat ini ada ancaman nyata terhadap Pancasila. Oleh karena itu, kami mendukung pemerintahan Jokowi (Presiden Joko Widodo) agar menindak tegas organisasi anti-Pancasila," ujar Yerry.

Dalam poin kedua, FPK-LG mendorong pimpinan seluruh gereja untuk memberikan penyadaran politik kepada masyarakar agar tidak mudah terprovokasi oleh isu agama yang dimanfaatkan segelintir orang demi kepentingan politik.

Yerry menegaskan bahwa agama seharusnya menjadi pusat pencerdasan, bukan pembodohan.

"Gereja wajib memberikan penyadaran politik. Pemimpin gereja jangan naif, tidak mengetahui apa-apa tentang politik. Pemimpin gereja harus mengerti, sadar, dan peduli politik," tutur Yerry.

"Kalau semua agama jadi pusat pencerdasan maka Indonesia akan jadi bangsa yang cerdas dan tak akan mudah dibodohi untuk memakai agama demi kepentingan politik segelintir orang," ujar dia.

Yerry juga menegaskan bahwa FPK-LG menolak segala upaya penegakan nilai-nilai agama dengan mengesampingkan Pancasila sebagai dasar negara.

Menurut Yerry, Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, bukan negara agama. Oleh karena itu, Pancasila sebagai identitas bangsa tidak boleh dibenturkan dengan agama apa pun.

"Agama itu identitas personal, sedangkan Pancasila identitas bangsa. FPK-LG Corpus Christy menolak upaya menegakan agama dengan membuang Pancasila karena semua agama harus mendukung Pancasila sebagai identitas bangsa dan dasar negara," ucapnya.

(Baca juga: Pemerintah Diminta Konsisten soal Pembubaran Ormas Anti-Pancasila)

Pada kesempatan yang sama, Pendeta Bigman Sirait memandang perlunya peningkatan kerja sama antara umat Kristen dan kelompok agama lain.

Menurut Bigman, untuk menghindari adanya ancaman perpecahan, kelompok Kristen harus menjalin komunikasi dengan kelompok Islam moderat yang nasionalis seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta kelompok minoritas lainnya.

"Orang Kristen perlu tingkatkan kerja sama dengan kelompok Islam moderat yang nasionalis dan agama-agama minoritas serta aliran kepercayaan untuk bersama pertahankan NKRI berdasarkan Pancasila UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika," ucapnya.

Kompas TV Menjaga Kebhinekaan Indonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com