Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendag Akan Cabut Izin Impor Perusahaan Kartel Bawang Putih

Kompas.com - 01/06/2017, 06:04 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, grup perusahaan yang diduga melakukan kartel bawang putih akan dikenai sanksi oleh Kementerian Perdagangan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebutkan, ada dominasi importasi bawang putih yang dilakukan oleh segelintir pengusaha.

Dari puluhan importir, sebanyak 20 importir diantaranya terkonsentrasi pada enam perusahaan.

(baca: 25.000 Ton Bawang Putih Impor Asal China dan India Siap Masuk Pasar)

Bahkan, ada satu perusahaan yang menguasai 50 persen dari volume impor bawang putih.

"Yang pertama tentu kita bekukan dulu (izin impornya) sampai dapat ketentuannya. Baru kemudian kalau memang (terbukti) bersalah kita cabut tentunya (izin impornya)," kata Enggartiasto ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI, Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Enggartiasto belum dapat memastikan kebenaran informasi yang menyebutkan ada satu perusahaan yang menguasai separuh dari volume impor bawang putih.

"Ini kan lagi diselidiki oleh KPPU," kata dia.

(Baca: Enam Importir Diduga Sebabkan Kelangkaan Bawang Putih)

Menurut Ketua KPPU Syarkawi Rauf, pelaku usaha yang mendominasi perdagangan bawang putih ini cenderung memanfaatkan posisinya.

Caranya, yaitu dengan mengurangi pasokan sehingga menimbulkan kelangkaan di pasar dan harga bawang putih pun menjadi mahal.

KPPU akan menaikkan dugaan kartel bawang putih ke tahap penyidikan dengan fokus beberapa pemain besar, pengendali importasi bawang putih.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan yang dibentuk oleh Mabes Polri. Mudah-mudahan penyelidikan ini bisa cepat," kata Syarkawi. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com