Menteri Eko Buka Akses bagi KPK untuk Bersih-bersih Kemendes

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo sangat mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkap adanya praktik suap di kementeriannya.

Ia akan membuka akses seluasnya kepada KPK untuk masuk ke kementeriannya untuk bersih-bersih.

"Saya buka kepada KPK, untuk mengaudit kapan saja kementerian saya. Bahkan tanpa persetujuan saya," ujar Eko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

(Baca: KPK Yakin Kasus Suap Auditor BPK dan Kemendes Libatkan Banyak Pihak)

"Tujuannya bukan untuk nangkap orang. Tujuannya adalah supaya masing-masing hati-hati. Karena sekarang akses KPK dibuka seluas-luasnya, maka kalau ada yang main-main, peluang tertangkap lebih besar," lanjut dia.

Bahkan, jika KPK membutuhkan keterangan dirinya dalam perkara dugaan suap dua anak buahnya, Eko pun berkomitmen siap bekerja sama.

(Baca: Auditor Ditangkap KPK, BPK Buka Peluang Audit Ulang Kemendes)

"Kami harus dukung proses hukum di KPK. Termasuk saya pun jika diminta keterangan atau mau disidik, saya welcome, silahkan," ujar Eko.

Diberitakan sebelumnya, penyidik KPK menangkap tangan sebuah aksi suap yang melibatkan oknum Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dengan BPK.

(Baca: KPK Menduga Dirjen di Kemendes "Patungan" untuk Menyuap Auditor BPK)

KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Keempatnya, yakni Inspektur Jenderal Kemendes Sugito, pejabat Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo, pejabat Eselon I Badan Pemeriksa Keuangan Rachmadi Saptogiri, dan Auditor BPK Ali Sadli.

Dua pejabat Kemendes PDTT tersebut diduga memberikan suap terhadap pejabat dan auditor BPK terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016.