Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei "Kompas": 63,1 Persen Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 29/05/2017, 15:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam kurun enam bulan terakhir, kinerja Presiden Joko Widodo dan kabinetnya dalam mengatasi beberapa persoalan bangsa cenderung menurun.

Namun, pada saat yang sama, sosok kepemimpinannya justru makin menjadi rujukan publik. Tingkat elektabilitas Jokowi sebagai pemimpin negeri ini meningkat.

Hasil survei pada April-Mei 2017 menunjukkan, sebanyak 63,1 persen responden menilai ”puas” terhadap kinerja pemerintah.

Ini berarti ada penurunan apresiasi dibandingkan dengan hasil survei Oktober 2016, dengan 65,9 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah.

Kecuali terhadap upaya pemberantasan korupsi, penurunan apresiasi terjadi di setiap bidang perekonomian, kesejahteraan sosial, dan politik-keamanan.

Penurunan apresiasi ini dapat dibaca sebagai pesan publik, yang mengindikasikan bagaimana kualitas kepemimpinan dipraktikkan dalam enam bulan ini dirasakan melemah.

Namun, penurunan apresiasi itu dapat bermakna lain tatkala di tengah tren penurunan tersebut, sosok kepemimpinan Jokowi justru semakin menjadi rujukan publik.

(baca: Survei Kompas: Elektabilitas Jokowi 41,6 Persen, Prabowo 22,1 persen)

 

KOMPAS Survei Kompas, Babak Lanjut Popularitas Dua Sosok
Hasil survei ini menunjukkan, tingkat elektabilitas Jokowi sebagai tokoh yang dianggap layak sebagai presiden sebesar 41,5 persen, meningkat dibandingkan dengan penilaian periode Oktober 2016 (37,7 persen).

Ini berarti, penurunan apresiasi terhadap kinerja pemerintah belum berindikasi pada penurunan legitimasi.

Justru saat ini makin banyak publik yang melegitimasikan sosoknya dan menaruh harapan padanya.

Namun, hasil survei ini juga mengungkapkan ada sosok lain di luar Jokowi yang menjadi rujukan kepemimpinan.

Prabowo Subianto menjadi pilihan kedua terbesar, dirujuk sekitar 22,1 persen responden. Menariknya, tingkat elektabilitas Prabowo pun meningkat signifikan.

Pada survei Oktober 2016, elektabilitas Prabowo 16,3 persen. Peningkatan elektabilitas Prabowo ditempatkan sebagai alternatif solusi dari persoalan yang dihadapi.

Kondisi demikian patut dibaca sebagai pesan politik publik pada sisa paruh pemerintahan Jokowi. (Bestian Nainggolan/Litbang Kompas)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com