Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenag Raih WTP Setelah 12 Tahun, Ini Kata Menteri Lukman

Kompas.com - 29/05/2017, 13:12 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku bersyukur atas opini wajar tanpa pengecualian yang diraih Kementerian Agama untuk laporan keuangan tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Hal ini disampaikan Lukman usai menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kementerian (LHPK) ke BPK, di Jakarta, Senin (29/5/2017).

"Bagi Kemenag ini adalah sejarah untuk pertama kalinya, karena sejak 12 tahun kami berusaha keras untuk mendapatkan WTP. Dan tahun 2016 baru mendapatkan opini WTP itu," ujar Lukman.

 

Meskipun saat ini BPK tengah diterpa isu tak sedap terkait pemberian opini WTP, namun menurut Lukman, para auditor di lembaga tersebut telah bekerja profesional.

(Baca: Mendagri Bersyukur Tiga Tahun Berturut-turut Raih WTP dari BPK)

Di sisi lain, menurut Lukman, seluruh pegawai Kemenag baik ditingkat pusat maupun daerah juga sudah berusaha keras meraih opini WTP dari BPK.

"Pencapaian ini tidak semata kinerja, tapi juga atas kerja sama yang sangat baik jerih payah auditor di BPK yang kami menyaksikan langsung bekerja luar biasa, bekerja sampai tengah malam dan ini adalah hasil kemitraan yang sangat baik sehingga opini ini bisa kita capai," kata Lukman.

Lukman menuturkan, pada 2011 hingga 2014 Kemenag pernah mendapatkan opini WTP tetapi dengan paragraf pengecualian (DPP).

Kemudian pada 2015, Kemenag mengalami penurunan kinerja hingga akhirnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

 

Menurut Lukman, satuan kerja (satker) di Kemenag sangat banyak. Hal inilah yang menjadi alasan banyaknya waktu yang dibutuhkan bagi Kemenag untuk mendapatkan opini WTP.

"Untuk dipahami, Kemenag memiliki satuan kerja yang banyak dan tidak kurang dari 4.557 satker. jadi ini banyak sekali," kata Lukman.

(Baca: Ketua BPK: Tidak Bisa Digeneralisir Semua Opini Diperdagangkan)

Lukman mengatakan, agar mendapatkan opini WTP pihaknya menerapkan sistem akuntansi berbasis Akrual yang juga diterapkan oleh Pemerintah pusat.

Sistem ini membenahi sistem yang sebelumnya ada di Kemenag. Selain itu, pihaknya juga membentuk duta-duta Akrual yang disebar ke seluruh wilayah. Hal ini untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah.

"Alhamdulillah dengan nilai-nilai integritas, profesionalitas, tanggung jawab dan keteladanan, kami memetik buahnya dengan opini WTP di tahun 2016 ini," kata Lukman.

Kompas TV Selain WTP, Pemerintah Raih Predikat Layak Investasi

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com