Politisi PKB Sebut Intimidasi Pengguna Medsos Marak karena "Distrust" terhadap Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai tindakan intimidasi terhadap pengguna media sosial muncul lantaran adanya distrust atau ketidakpercayaan terhadap institusi penegak hukum. 

Distrust tersebut ada karena publik selalu dipertontonkan konflik antarlembaga penegak hukum.

"Kenapa di masyarakat tumbuh permusuhan antarsesama karena antar lembaga negara ada semacam distrust," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Menurutnya, hal ini akan berbahaya terhadap demokrasi jika terus dibiarkan karena akan menimbulkan kondisi distabilitas.

(Baca: AJI Kecam Maraknya Intimidasi Pengguna Medsos)

Adanya tindakan main hakim sendiri, menurut dia, tak bisa hanya diproses lewat penegakan hukum tapi juga lewat pembinaan yang melibatkan semua institusi lembaga negara.

"Tidak boleh ada percekcokan antarlembaga negara karena nanti akan diikuti oleh masyarakat," tutur Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Belakangan muncul aksi persekusi atau perburuan sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap menghina tokoh agama di media sosial.

(Baca: Kapolri Diminta Tindak Aksi Main Hakim Sendiri atas Penghinaan Tokoh)

Persekusi dilakukan dengan cara melacak status orang-orang yang dianggap menghina tokoh agama, kemudian menginstruksikan massa untuk memburu target yang identitas dan foto hingga alamat rumahnya sudah diumbar ke publik.

Tak cukup sampai di situ, rumah atau kantor target juga digeruduk massa. Setelah itu, target dilaporkan ke polisi dengan ancaman Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.