Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

19 Tahun Reformasi, Keterbukaan Informasi Dianggap Belum Terwujud

Kompas.com - 28/05/2017, 17:18 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah 19 tahun reformasi di Indonesia, keterbukaan informasi publik dinilai masih menjadi persoalan.

Hingga saat ini, masyarakat masih kesulitan saat berupaya meminta data dan informasi publik kepada Negara.

Hal tersebut dikeluhkan organisasi non-pemerintah Greenpeace Indonesia, dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Kedua lembaga ini sama-sama merasa kesulitan saat mengakses informasi kepada pemerintah.

"Semangat pemerintah yang terbuka dan partisipatif dalam Nawacita sebenarnya menunjukan adanya niat baik. Tapi, dalam implementasinya belum bisa terwujud, karena ada penolakan informasi publik yang coba kami akses," ujar Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Ratri Kusumohartono dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (28/5/2017).

Menurut Ratri, saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menutup rapat informasi publik terkait data kehutanan.

Meski telah ada putusan Komisi Informasi Pusat (KIP), KLHK tetap menolak memberikan data informasi kehutanan.

Menurut Ratri, KLHK justru mengajukan banding putusan KIP tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Padahal dokumen itu akan membantu teman-teman yang ahli pemetaan untuk mengukur deforestasi. Kemudian untuk memantau potensi titik api saat kebakaran hutan," kata Ratri.

(baca: Menurut Kontras, Ada Upaya Lemahkan Putusan KIP soal Dokumen TPF Munir)

Nasib serupa juga dialami Kontras saat meminta pemerintah membuka dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.

Bukannya memberikan data, pemerintah justru mengatakan bahwa dokumen telah hilang.

Saat ini, perjuangan Kontras untuk membuka dokumen tersebut sedang bergulir di Mahkamah Agung.

Menurut Putri, penutupan akses informasi terkait penyelidikan kasus kematian Munir malah menimbulkan tanda tanya.

Pemerintah dicurigai menyembunyikan auktor intelektualis di balik pembunuhan Munir.

"Kalau ditutupi oleh Negara, apa bedanya kita sekarang dengan periode sebelum 1998? Pemerintah represif atau membatasi hak masyarakat," kata Putri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com