Menteri Desa Akui Tak Bisa Kontak Irjen Kementerian Desa Sugito Setelah OTT KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo, mengaku mengetahui kabar adanya penangkapan terhadap salah satu bawahannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/7/2017) malam.

Akan tetapi, dia belum bisa memastikan siapa bawahannya itu yang ditangkap oleh KPK. Meskipun, Eko mengaku telah membaca sejumlah pemberitaan menyebut bahwa pejabat Kemendes yang ditangkap adalah Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendes yang juga menjabat Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kemendes, Sugito.

"Infromasinya masih simpang siur sih. saya baca di media juga, dari KPK, malah informasinya (penangkapan dari pegawai) kami sama BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," ujar Eko di Kantornya di Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (27/5/2017).

Baca: KPK Masih Hitung Uang Sitaan dalam OTT Pejabat BPK

Setelah mengetahui kabar tersebut, Eko mengaku telah mencoba menghubungi Sugito melalui sambungan telepon. Namun, hingga kini, Sugito belum bisa dihubungi.

"Saya tidak tahu di OTT (operasi tangkap tangan) atau di tangkap atau apa, tapi yang jelas saya tidak bisa menghubungi Irjen saya sekarang," kata Eko.

Baca: Ada OTT KPK, Fitra Nilai Mitos Jual-Beli Status WTP di BPK Terpecahkan

Eko mengatakan, Kemendes akan menggelar konferensi pers setelah ada pernyataan resmi dari KPK. Sementara ini, Eko tidak ingin banyak berkomentar.

"Kami tunggu sampai ada keterangan dari KPK. Kami musti menghormati proses hukum yang sedang berlaku, yang sedang berjalan di KPK," ujarnya.

Sebelumnya, operasi tangkap tangan dilakukan pada Jumat malam. KPK menangkap tujuh orang, termasuk pejabat BPK. Operasi tangkap tangan disebut terkait pemberian predikat WTP.

WTP merupakan opini yang dikeluarkan auditor terhadap laporan keuangan. Sesuai amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, audit atas laporan keuangan lembaga negara dilakukan oleh BPK.

OTT KPK ini diduga tidak hanya melibatkan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penangkapan tersebut diduga juga melibatkan pejabat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).