Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-JK Berbeda Pandangan Politik di Pilkada DKI, Ini Kata Ketum PAN

Kompas.com - 26/05/2017, 16:08 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, sebagai partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, PAN tak mempermasalahkan perbedaan pilihan politik antara presiden dan wakil presiden itu.

"Tidak masalah dong. Saya saja dukungnya anies. Enggak apa-apa, saya enggak masalah. Di Aceh kan lain, PDI-P dukung yang menang, saya dukung yang kalah ya enggak apa-apa," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/5/2017).

Ia menyatakan, yang terpenting bagi partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi-JK ialah mendukung penuh kebijakan pemerintah.

Sehingga pilihan politik dalam pilkada tak terkait dengan tugas partai koalisi.

"Biasa dong. Kan macem-macem. Dimana-mana beda-beda. Koalisi enggak koalisi kan bukan soal itu. Tapi soal mendukung kebijakan pemerintah," lanjut mantan Menteri Kehutanan itu.

Saat ditanya ihwal netralitas Kalla sebagai Wakil Presiden dalam Pilkada DKI, Zulkifli hanya menjawab singkat.

"Ya Pak JK kan punya hak. Ya saya kira udah cukup lah. Itu enggak usah diberitakan lagi. Pilkada udah selesai kok," ucap Zulkifli.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui ada perbedaan pandangan politik antara dirinya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat Pilkada DKI lalu. 

Jokowi mengaku netral menyikapi persaingan pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Sementara Kalla diketahui mendukung pasangan Anies-Sandiaga.

(Baca: Jokowi Akui Beda Pandangan dengan JK di Pilkada DKI, tetapi Tetap Akur)

Namun demikian, Jokowi menjamin tak ada perpecahan antara presiden dan wakil presiden.

"Kami dalam rapat-rapat di Istana kemudian makan siang bersama itu hampir setiap hari. Lalu apa lagi yang mau ditanyakan," ujar Jokowi dalam acara 'Jokowi di Rosi' yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (25/5/2017).

Zulkifli sebelumnya mengungkapkan bahwa pencalonan Anies-Sandiaga atas intervensi Kalla. Namun, Kalla membantah pernyataan Ketua MPR tersebut. 

(Baca: Cerita Zulkifli Hasan soal Intervensi JK di Pencalonan Anies Baswedan)
(Baca: Soal Pencalonan Anies, Jusuf Kalla Keberatan terhadap Pernyataan Zulkifli Hasan)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com