Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komentar PDI-P soal Perbedaan Pandangan Politik Jokowi-JK

Kompas.com - 26/05/2017, 14:34 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, 0erbedaan pandangan politik antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Pilkada DKI Jakarta tak mengganggu soliditas pemerintahan.

"Pemerintahan tetap kondusif. Presidennya tetap Jokowi," kata Andreas, saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (26/5/2017).

Soal dukungan dalam pilkada, menurut dia, menunjukkan kualitas politik individu.

Hal itu bebas dilakukan dalam sistem demokrasi terbuka dan rakyat akan menilai pribadi masing-masing politisi.

Andreas mengatakan, Jokowi adalah politisi sekaligus negarawan yang bisa memisahkan wilayah pemerintahan dan politik praktis.

Baca: Soal Jusuf Kalla Dukung Anies-Sandi, Ini Kata Jokowi

"Dari peristiwa Pilkada DKI, Jokowi telah memberikan contoh yang baik kepada rakyat. Dan rakyat pun bisa menilai mana politisi yang berkualifikasi negarawan, mana politisi pragmatis," kata Anggota Komisi I DPR RI itu.

Pernyataan Jokowi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal perbedaan pandangan politik antara dirinya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di dalam Pilkada DKI Jakarta.

Jokowi mengakui bahwa dirinya dan JK berbeda pandangan politik dalam pesta demokrasi Ibu Kota tersebut.

Presiden Jokowi dengan tegas memosisikan diri tidak memihak ke pasangan calon manapun.

Sementara, JK memilih untuk mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Meski demikian, Jokowi menyadari banyak pihak yang tidak percaya bahwa dirinya netral dan berdiri di atas semua golongan di dalam Pilkada DKI Jakarta.

(Baca: Kalla: Saya Tidak Tahu Pilihan Bapak Presiden)

"Banyak orang yang enggak percaya. Bolak-balik saya sampaikan bahwa di wilayah praktis seperti pemilihan gubernur, pemilihan wali kota dan bupati, saya ingin betul-betul berada netral. Apalagi sampai intervensi-intervensi. Saya sampaikan tidak," ujar Jokowi dalam acara 'Jokowi di Rosi' di Kompas TV, Kamis (25/5/2017).

"Banyak yang tidak percaya. Banyak yang enggak percaya. Tetapi sekali lagi yang kita lihat sekarang ini ya seperti apa adanya. Tidak hanya di DKI, di daerah lain juga sama (Jokowi tidak intervensi)," lanjut dia.

Kompas TV Presiden Joko Widodo menggelar konferensi pers singkat di lokasi bom Kampung Melayu di Jakarta Timur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com