JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, 0erbedaan pandangan politik antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Pilkada DKI Jakarta tak mengganggu soliditas pemerintahan.
"Pemerintahan tetap kondusif. Presidennya tetap Jokowi," kata Andreas, saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (26/5/2017).
Soal dukungan dalam pilkada, menurut dia, menunjukkan kualitas politik individu.
Hal itu bebas dilakukan dalam sistem demokrasi terbuka dan rakyat akan menilai pribadi masing-masing politisi.
Andreas mengatakan, Jokowi adalah politisi sekaligus negarawan yang bisa memisahkan wilayah pemerintahan dan politik praktis.
Baca: Soal Jusuf Kalla Dukung Anies-Sandi, Ini Kata Jokowi
"Dari peristiwa Pilkada DKI, Jokowi telah memberikan contoh yang baik kepada rakyat. Dan rakyat pun bisa menilai mana politisi yang berkualifikasi negarawan, mana politisi pragmatis," kata Anggota Komisi I DPR RI itu.
Pernyataan Jokowi
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal perbedaan pandangan politik antara dirinya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di dalam Pilkada DKI Jakarta.
Jokowi mengakui bahwa dirinya dan JK berbeda pandangan politik dalam pesta demokrasi Ibu Kota tersebut.
Presiden Jokowi dengan tegas memosisikan diri tidak memihak ke pasangan calon manapun.
Sementara, JK memilih untuk mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Meski demikian, Jokowi menyadari banyak pihak yang tidak percaya bahwa dirinya netral dan berdiri di atas semua golongan di dalam Pilkada DKI Jakarta.
(Baca: Kalla: Saya Tidak Tahu Pilihan Bapak Presiden)
"Banyak orang yang enggak percaya. Bolak-balik saya sampaikan bahwa di wilayah praktis seperti pemilihan gubernur, pemilihan wali kota dan bupati, saya ingin betul-betul berada netral. Apalagi sampai intervensi-intervensi. Saya sampaikan tidak," ujar Jokowi dalam acara 'Jokowi di Rosi' di Kompas TV, Kamis (25/5/2017).
"Banyak yang tidak percaya. Banyak yang enggak percaya. Tetapi sekali lagi yang kita lihat sekarang ini ya seperti apa adanya. Tidak hanya di DKI, di daerah lain juga sama (Jokowi tidak intervensi)," lanjut dia.