Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Balik Kata "Gebuk" dari Lisan Jokowi...

Kompas.com - 26/05/2017, 11:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam dua kesempatan yang lalu, Presiden Joko Widodo menyebut kata "gebuk" untuk menggambarkan tindakan yang akan dilakukan pemerintah terhadap gerakan anti-Pancasila di Indonesia.

Sempat disinggung salah satu media massa nasional bahwa kata "gebuk" rupanya juga pernah diungkapkan Presiden kedua RI Soeharto.

Jokowi pun mengaku, dirinya memang tidak menemukan kata lain yang pas selain "gebuk" untuk merespons situasi saat ini.

"Ya memang istilah yang pas memang 'gebuk', enggak ada yang lain lagi," ujar Jokowi dalam acara "Jokowi di Rosi" yang disiarkan Kompas TV, Kamis (25/5/2017).

Jokowi tidak menyinggung mengenai ucapan itu juga keluar dari lisan Soeharto pada masa berkuasa.

Namun, Jokowi menegaskan, langkah tegas pemerintah menindak gerakan anti-Pancasila tidak bisa ditawar-tawar lagi. Menurut dia, empat pilar Indonesia, yakni Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, tidak dapat diganggu gugat.

"Jadi memang kalau perlu digebuk, ya digebuk. Sebuah hal yang sangat fundamental ya, yang berkaitan dengan Pancasila, UUD 1945, kebinekaan kita, NKRI, betul-betul sangat fundamental dan sangat mendasar sekali sehingga tidak ada kata yang lain selain 'gebuk'," ujar Jokowi.

Jokowi mengaku, bisa saja ia menggunakan kata "jewer". Namun, hal itu tidak pas bagi sesuatu yang dinilai mengancam kedaulatan negara.

"Karena kalau hanya kata 'jewer', Nanti, wah kita kelihatan setengah-setengah. Apalagi nanti kelihatan enggak tegas," ujar Jokowi.

Setidaknya sudah dua kali Jokowi menyebut kata "gebuk" di hadapan publik, untuk merespons wacana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan gerakan komunis di Indonesia.

Pertama, yakni ketika Jokowi bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Merdeka, Rabu (17/5/2017).

(Baca: Jokowi: Kalau PKI Nongol, Gebuk Saja)

Kedua, saat meninjau latihan perang gabungan di Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (19/5/2017)., Jokowi kembali mengungkapkan hal senada.

Secara khusus, Jokowi menyoroti isu munculnya gerakan komunis di Indonesia.

"Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Jangan ditanyakan lagi. Payung hukumnya jelas, TAP MPRS," ujar Jokowi.

(Baca: Jokowi: Ormas Anti-Pancasila dan Komunis, Kita Gebuk, Kita Tendang)

Kompas TV Presiden Joko Widodo menanggapi istilah kata gebuk yang banyak diperbincangkan orang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com