Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/05/2017, 09:06 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menganggap teror bom Kampung Melayu kemarin bisa jadi momentum untuk merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Neta mengusulkan ada pasal yang mengatur soal perlindungan keselamatan anggota Polri dalam UU itu. Salah satunya dengan memberikan jaminan kesehatan selama bertugas di lapangan.

"IPW menilai keberadaan polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat harus disikapi dengan adil agar keselamatan anggota Polri saat bertugas di lapangan tetap terjaga," ujar Neta melalui keterangan tertulis, Jumat (26/5/2017).

(Baca: Penghargaan bagi yang Gugur Dalam Ledakan Bom Kampung Melayu)

Setidaknya ada empat poin yang diusulkan untuk perlindungan keamanan anggota Polri, pertama, perlu adanya asuransi kesehatan polisi.

Selama ini, dengan risiko yang tinggi, belum ada jaminan untuk keselamatan mereka. Neta menegaskan bahwa tugas polisi sangat berbeda dengan tugas aparatur lainnya.

"Polisi yang bertugas di lapangan selalu berhadapan dengan ancaman keamanan dirinya sendiri, sehingga keselamatannya sangat rentan," kata Neta.

Kemudian, ia mengusulkan agar anggota Polri yang bertugas di lapangan dan di daerah konflik diberikan uang lembur.

Sebab, mereka bisa bekerja 24 jam tak kenal waktu. Lalu anggota Polri juga perlu dilatih secara intensif dan dilengkapi peralatan yang memadai.

Dengan demikian, ia bisa bisa melindungi dirinya sendiri maupun orang lain saat bertugas di lapangan.

Terakhir, Neta menganggap sudah saatnya dibuat aturan tentang sanksi yang berat bagi para kriminal yang membunuh polisi.

"Misalnya, mengacu ke konsep Police Protection Act milik AS yang menetapkan 30 tahun penjara hingga hukuman mati bagi pembunuh seorang anggota polisi," kata Neta.

"Sanksi ini sangat diperlukan mengingat polisi adalah pelindung, pengayom dan pengayom masyarakat," lanjut dia.

(Baca: Gugur akibat Bom Kampung Melayu, Bripda Ridho Dinaikkan Pangkatnya)

Neta berharap ke depan ada jaminan tersebut untuk anggota Polri, khususnya yang ditempatkan di wilayah konflik.

Perlindungan tersebut diyakini akan membuat polisi nyaman dalam bertugas meski para teroris menjadikan mereka sebagai target serangan teror bom, seperti di Kampung Melayu.

Dalam peristiwa itu, tiga polisi tewas dan lima polisi luka-luka. Neta mengatakan, setidaknya dalam lima tahun terakhir, sejak 2011 hingga 2016, sebanyak 146 polisi tewas.

Sementara itu, sebanyak 203 polisi luka-luka saat bertugas dan berhadapan dengan pelaku kriminal.

Kompas TV Teror bom kembali terjadi. Tiga orang polisi tewas saat dua bom meledak di terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com