Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Masih Kaji Kasus Novel Baswedan

Kompas.com - 23/05/2017, 20:17 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

Kompas TV Kondisi Membaik, Namun Mata Kiri Novel Masih Parah

JAKARTA, KOMPAS.com- Komisioner Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia Hafid Abbas mengatakan, kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan merupakan ujian bagi penegak hukum, dalam hal ini Polri, untuk mengungkap kasus tersebut.

Komnas HAM tengah mengkaji apakah ada kendala dalam pengusutan kasus penyerangan Novel.

"Apakah memang di dalamnya ada konspirasi atau tidak, ada ancaman atau tidak, itu masih dalam proses. Biarlah kami diberi waktu melihat kasus ini," ujar Hafid, di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2017).

Ia mengatakan, penyerangan terhadap Novel termasuk perbuatan melanggar HAM.

Baca: Kapolri Sebut Miryam Berpotensi Terlibat Kasus Penyiraman Novel

Tindakan penyerangan itu dianggapnya kasus kejahatan terhadap kemanusiaan.

Hal tersebut disampaikan Hafid saat ditanya apakah Komnas HAM menemukan dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.

"Ya jelas sekali (melanggar HAM), karena tugas yang melekat pada diri seorang Novel Bawedan dan dalam melaksanakan tugasnya dia pergi salat subuh, dia disiram air raksa, itu sebenarnya crimes against humanity," kata Hafid.

Selain itu, lanjut dia, jika ada dugaan melibatkan kekuatan institusi negara di balik penyerangan terhadap Novel, maka kejahatan itu bisa dikategorikan pelanggaran berat HAM.

"Kalau itu dilakukan ada kaitannya dengan kekuatan negara, ada institusi yang bermain dan itu bisa secara sistematis, itu bisa dilihat di mekanisme pelanggaran HAM berat," ujar Hafid.

Baca: Kapolri Sebut Miryam Berpotensi Terlibat Penyerangan Novel, Ini Kata Pengacara

Namun, Komnas HAM belum dapat menyimpulkan terkait kasus penyerangan Novel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com