Kata Golkar soal Usul Penambahan Kursi Pimpinan DPR, MPR, dan DPD

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Partai Golkar tak keberatan terhadap usulan penambahan pimpinan DPR, MPR, dan DPD. Adapun soal poin penambahan pimpinan parlemen kini tengah dibahas oleh Badan Legislasi DPR.

Usulan tersebut, yakni penambahan jumlah Pimpinan DPR menjadi 7 kursi, Pimpinan MPR menjadi 11 kursi dan pimpinan DPD menjadi 5 kursi.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menuturkan, pihaknya menyerahkan kepada pembahasan yang berlangsung di DPR serta kesepakatan bersama 10 partai yang memiliki perwakilan di DPR.

"Bagi Partai Golkar silakan semuanya, sepanjang ada argumentasi konseptual dan juga format yang kita sepakati bersama. Silakan itu," ujar Idrus disela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (23/5/2017).

(Baca: Menyoal Urgensi Rencana Penambahan Kursi di DPR)

Idrus menganggap usulan semacam itu wajar sebagai aspirasi yang berkembang dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Hal terpenting adalah melakukan pembahasan bersama untuk mencapai kesepakatan politik.

"Yang penting ada argumentasi yang menjadi dasar kesepakatan-kesepakatan politik itu dan menjadi konsensus bersama," ucap Idrus.

Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) Firman Soebagyo menyatakan, ada usulan baru dalam pembahasan Revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

(Baca: Alasan Sejumlah Fraksi Gulirkan Penambahan Kursi DPR)

Usulan tersebut, yakni penambahan jumlah Pimpinan DPR menjadi 7 kursi, Pimpinan MPR menjadi 11 kursi dan pimpinan DPD menjadi 5 kursi. Politisi Golkar itu juga mengatakan, usulan penambahan jumlah kursi muncul belakangan dan menjadi titik terang di tengah perdebatan keras saat pembahasan Revisi UU MD3.

"Itu yang terakhir, tapi kami enggak tahu apakah nanti ada dinamika baru. Dan belum tahu, 6 (kursi MPR) itu buat siapa, 2 (kursi DPR dan DPD) buat siapa. Kami tidak akan menunjuk dari fraksi-fraksinya, tapi kami akan bikin regulasinya aja. Masalah itu kan ada mekanismenya," kata Firman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/5/2017).