Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Heran Pembangunan Infrastruktur Jadi Perdebatan di Masyarakat

Kompas.com - 23/05/2017, 11:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengeluhkan adanya sejumlah proyek pemerintah pusat yang terhambat karena mendapatkan pro dan kontra dari masyarakat. Padahal, menurut Jokowi, proyek infrastruktur serupa di berbagai negara selalu berjalan mulus karena tidak mendapat pertentangan dari warganya.

"Kita ini mau bangun jalan tol ribut masalah lahan, ramai masalah pembebasan lahan, bolak balik ramai, stop enggak berjalan karena masalah ini," kata Jokowi saat penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2016, di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5/2017).

Pemerintah pusat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Jokowi mengatakan, harusnya prestasi yang diraih oleh pemerintah ini menjadi momentum positif bagi semua pihak.

 

(Baca: Pemerintah Bangun Infrastruktur untuk Siapa?)

Apalagi, pemerintah juga sebelumnya mendapat status investment grade atau layak investasi dari lembaga pemeringkatan dunia Standard and Poors (S&P). Ia menyayangkan jika upaya pemerintah membangun infrastruktur tidak didukung oleh seluruh komponen masyarakat.

"Kita mau membangun kereta api cepat (Jakarta-Bandung) jarak hanya 148 kilometer saja, sampai sekarang belum mulai, ributnya sudah 2 tahun," sesal Jokowi.

Padahal, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan dan transportasi massal akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat bisa terhindar dari kemacetan yang bisa menimbulkan kerugian Rp 27 triliun setiap tahunnya.

"Wong negara lain sudah bangun dan itu bermanfaat, kok masih kita debatkan itu apanya?" ucap Jokowi.

 

(Baca: S&P Beri Peringkat "Investment Grade" untuk Indonesia)

Padahal, lanjut Jokowi, pada tahun 1977, jalan tol Jagorawi sepanjang 50 Kilometer menjadi contoh bagi negara-negara lain seperti China dan Malaysia. Namun, negara-negara yang awalnya mencontoh Indonesia itu kini justru lebih maju dalam hal pembangunan infrastruktur.

"Hampir 40 tahun kita hanya bisa membangun jalan tol 780 km. Negara-negara tadi yang melihat kita, China contoh, sudah 280.000 km. Supaya bapak ibu dan saudara-saudara tahu dan bisa membandingkan berapa jauh kita sudah ditinggal," ucap Jokowi.

Kompas TV Infrastruktur Desa Masih Belum Layak

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com