Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aburizal: Kader Golkar Jangan Menggunting dalam Lipatan

Kompas.com - 23/05/2017, 06:37 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Dewan Pembina DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta seluruh internal Golkar untuk tak terlalu banyak berspekulasi terkait penyebutan nama Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

"Jangan terlalu sering berspekulasi dan terhadap sesama kawan jangan pernah menggunting dalam lipatan, betul?" kata Aburizal saat menyampaikan pengarahan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (22/5/2017).

Pernyataan Aburizal kepada peserta Rapimnas disambut tepuk tangan meriah peserta Rapimnas.

(Baca: Aburizal Nilai Golkar Perlu Mulai Bahas Cawapres Jokowi)

Ia menambahkan, perbedaan adalah hal biasa. Namun di era demokrasi, seharusnya hal semacam itu tak justru menimbulkan gesekan.

Dalam hal ini termasuk kepemimpinan dalam Golkar sebagai organisasi.

"Jangan sampai karena perbedaan pendapat menimbulkan gesekan. Bahkan bisa timbulkan gesekan yang dapat memecah belah Golkar," ucap Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Ia menyinggung soal konflik internal Golkar beberapa waktu silam dimana kepengurusan Golkar terbagi menjadi kepengurusan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali dan munas Ancol.

Namun, dualisme kepengurusan tersebut akhirnya berhasil diselesaikan dengan diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menghasilkan Setya Novanto sebagai ketua umum baru.

"Sekarang sudah ada persatuan, jangan dipecah lagi dong. Kalau enggak, tidak ada gunanya pada saat itu saya mengatakan saya adakan Munaslub untuk menjembatani Golkar agar tidak ada yang merasa kalah atau menang," kata pria yang kerap disapa Ical ini.

Jika ada perbedaan dalam internal partai, ia menyarankan agar penyelesaiannya kembali dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

"Masalah-masalah internal kita bicarakan secara internal dengan berdasarkan AD/ART besert peraturan organisasi dari partai kita," tuturnya.

Terkait pihak-pihak di internal partai yang dianggap kerap 'menggunting dalam lipatan', Aburizal pun membacakan sebuah pantun.

(Baca: Kedatangannya di Rapimnas Golkar Tak Dijemput, Akbar Tandjung Kesal)

Pantun tersebut, menurut Ical, pernah disampaikan pada Munaslub Mei 2016 lalu.

"Kader partai menatap ke depan, padukan langkah besarkan Golkar. Jangan menggunting dalam lipatan, hati menyatu Golkar berkibar," ujar Aburizal.

"Dulu lawan sekarang kawan, cerita datang silih berganti. Kader Golkar berdiri di depan, membangun negeri sepenuh hati,"

"Merah darahku, kuning bajuku. Tak gentar maju melawan badai. Mari saudara, mari kawanku rebut kembali kejayaan Partai."

Kompas TV Akbar mendukung rencana pemerintah membubarkan HTI melalui proses hukum yang sah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com